Towa News, Jakarta - Kementerian Pertanian mempercepat penguatan infrastruktur irigasi di awal tahun 2026 untuk menghadapi tingginya curah hujan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras nasional.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya risiko cuaca ekstrem di sejumlah sentra pangan. Penguatan dilakukan mulai dari jaringan irigasi, drainase, hingga pengendalian genangan lahan sebagai pendukung peningkatan produktivitas.

Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah akselerasi program Cetak Sawah Rakyat (CSR) melalui skema fasilitas percepatan konstruksi (RPATA) untuk mempercepat pembangunan sawah baru di berbagai provinsi.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Hermanto mengatakan, percepatan program CSR merupakan bagian dari kebijakan penguatan infrastruktur air pertanian guna menjaga produksi beras di tengah dinamika iklim.

"Kami ingin memastikan dukungan lintas sektor berjalan optimal sehingga target konstruksi cetak sawah tahun 2025 di 20 provinsi dapat terealisasi," ujar Hermanto seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Pertanian, Kamis (5/2).

Hermanto menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi teknis lintas sektor yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan BMKG di Kantor Pusat Ditjen LIP, Jakarta, Minggu (2/2).

Prakiraan Curah Hujan 2026

Berdasarkan data BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia pada 2026 diprediksi mengalami curah hujan tahunan 1.500–4.000 mm. Sekitar 5,1 persen wilayah bahkan berada pada kategori di atas normal.

Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki menjelaskan, dalam periode 1981–2024 terjadi variasi tren curah hujan tahunan di berbagai wilayah Indonesia.

"Penurunan signifikan terjadi di sebagian Sumatra, Jawa, dan Nusa Tenggara, sementara peningkatan curah hujan terjadi di sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," jelas Marjuki seperti dilansir dari situs resmi Kementan.

Pada Februari hingga Maret 2026, curah hujan bulanan diprediksi berada pada kategori menengah hingga tinggi. Potensi hujan sangat tinggi diprakirakan terjadi di sebagian Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, serta sebagian kecil Papua Tengah.

Marjuki menambahkan, dinamika atmosfer awal tahun berpotensi memicu hujan lebat berdurasi singkat yang meningkatkan risiko banjir dan genangan lahan.

"Informasi iklim ini menjadi dasar penting dalam pengaturan pola tanam dan pengelolaan tata air agar dampak negatif hujan ekstrem dapat ditekan," tegasnya seperti dikutip dari situs resmi Kementan.

Kolaborasi Lintas Kementerian

Hermanto menegaskan pentingnya kolaborasi dengan BMKG dalam menyediakan data iklim akurat sebagai dasar pengambilan keputusan teknis di lapangan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum Yosiandi Radi Wicaksono menyampaikan, dukungan Kementerian PU difokuskan pada peningkatan keandalan jaringan irigasi pertanian.

Berdasarkan evaluasi konstruksi CSR 2025, sebagian besar areal dalam wilayah Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa memerlukan intervensi pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pengelolaan air menjadi kunci utama menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim.

"Curah hujan yang tinggi harus kita kelola sebagai berkah. Melalui penguatan irigasi, perbaikan drainase, dan tata air lahan yang tepat, produksi padi tetap dapat terjaga dan bahkan ditingkatkan," kata Mentan Amran seperti dilansir dari situs resmi Kementerian Pertanian.

Ia memastikan produksi pangan nasional tetap aman meskipun dihadapkan pada cuaca ekstrem.

"Negara hadir melindungi petani dan memastikan keberlanjutan pertanian nasional sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani," tegasnya seperti dikutip dari situs resmi Kementan.

Melalui percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi, pemerintah menargetkan peningkatan indeks pertanaman serta stabilitas produksi beras di berbagai sentra pangan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.