Towa News, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dibatalkan maupun ditunda. Alasannya, program tersebut telah masuk dalam klaster anggaran pendidikan yang bersifat mandatory atau wajib dalam struktur APBN.

"Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan," ujar Said Abdullah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Meski demikian, politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di lapangan tetap harus berjalan. Ia mengakui masih ada sejumlah persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki.

"Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju. Tapi hukumnya wajib karena mandatory pendidikan," kata Said,Kamis (12/3/2026).

Di sisi lain, Said turut menyoroti kondisi APBN 2026 yang dinilai perlu diantisipasi secara cermat, terlebih di tengah memanasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Ia mendorong pemerintah untuk segera memilah program berdasarkan tingkat urgensinya. Program yang tidak terlalu mendesak, seperti pembangunan jalan tol, disarankan untuk ditunda sementara guna memperkuat cadangan fiskal negara.

"Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya tol dan sebagainya, ya mbok ditahan dulu. Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan," kata Said seperti dikutip dari, Kamis (12/3/2026).

Said juga menyinggung persoalan subsidi yang dinilai masih belum tepat sasaran, khususnya pada distribusi LPG bersubsidi yang volumenya terus meningkat setiap tahun.

Ia mengusulkan penerapan teknologi fingerprint atau pemindai retina mata sebagai mekanisme penyaluran subsidi agar lebih akurat dan tidak bocor ke kelompok yang tidak berhak.

"Program yang tidak begitu mendesak bisa ditunda. Kemudian penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun kan naik terus. Padahal kita tahu bersama, itu harus tertutup. Tapi dijual terbuka," ujar Said Abdullah, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, dengan penggunaan sistem identifikasi biometrik, konsumsi LPG bersubsidi berpotensi dapat ditekan hingga sekitar 5,5 juta metrik ton per tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.