Towa News, Jombang - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengusulkan agar konsesi pertambangan yang diberikan pemerintah kepada organisasi keagamaan tersebut dikembalikan kepada negara.

Usulan ini disampaikan Said Aqil setelah bertemu dengan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) beserta sejumlah kiai sepuh dan mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025).

Menurut Said Aqil, pengembalian konsesi pertambangan diperlukan untuk menghindari dampak negatif yang kian nyata terhadap organisasi. Hal ini merupakan hasil evaluasi terhadap dinamika internal PBNU dalam beberapa waktu terakhir.

Awalnya Dianggap Apresiasi Negara

Said Aqil menjelaskan, awalnya ia memandang pemberian konsesi tambang sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi NU serta peluang memperkuat kemandirian ekonomi organisasi. Langkah tersebut dinilai tepat selama dikelola dengan tata kelola yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga NU.

Namun, perkembangan beberapa bulan terakhir menunjukkan kondisi yang berbeda. Konflik internal di tubuh PBNU, perdebatan soal tata kelola, serta polemik yang meluas ke publik telah menimbulkan kegaduhan merugikan organisasi.

"Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah," kata Said Aqil seperti dikutip dari DetikJatim, Minggu (7/12).

Lima Aktivitas yang Harus Dihindari

Said Aqil menegaskan bahwa NU sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah memiliki mandat spiritual dan sosial yang besar, sehingga organisasi harus menghindari lima jenis aktivitas berpotensi merugikan.

Kelima aktivitas tersebut adalah yang menimbulkan konflik internal dan polarisasi kader, mengganggu kehormatan dan independensi organisasi, memunculkan persepsi negatif publik terhadap NU, menyeret organisasi ke dalam dinamika bisnis dan politik berisiko tinggi, serta mengaburkan prioritas besar NU dalam pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.

"NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya," ujar Said Aqil seperti dilansir DetikJatim.

Kemajuan Bukan dari Tambang

Kiai Said juga menegaskan kemajuan warga NU tidak bergantung pada konsesi pertambangan, melainkan pada penguatan pendidikan pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat.

"Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat," katanya dalam laporan DetikJatim.

Said Aqil menyatakan pandangannya tersebut murni karena kepedulian terhadap masa depan PBNU, dengan harapan organisasi dapat kembali pada keteduhan, kemaslahatan, dan kehormatan yang telah dijaga selama lebih dari satu abad.

Sumber:Detik.com

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.