Towa News, Jakarta - Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Sosial selama 2025 dan menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan program perlindungan sosial tahun 2026. Apresiasi disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang membahas evaluasi program, alokasi anggaran, dan arah kebijakan ke depan.

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, sepanjang 2025 Kemensos memfokuskan anggaran pada perlindungan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan, dan respons cepat bencana melalui penguatan bantuan sosial, pengembangan Sekolah Rakyat, perbaikan tata kelola data, dan peningkatan kesiapsiagaan bencana.

"Prinsip kami sederhana, anggaran harus sebanyak mungkin menyentuh masyarakat. Karena itu, belanja Kemensos diarahkan langsung pada program perlindungan sosial dan penanganan kelompok rentan," ujar Gus Ipul seperti dilansir dari Kementerian Sosial, Selasa (27/1/2026).

Realisasi Anggaran Capai 97,33 Persen

Sepanjang 2025, Kemensos mencatatkan realisasi anggaran Rp109,77 triliun atau 97,33 persen dari total pagu Rp112,78 triliun. Capaian ini menunjukkan tingkat penyerapan tinggi dengan pengelolaan yang akuntabel.

Rincian realisasi meliputi belanja bantuan sosial 95,95 persen, belanja pegawai 93,17 persen, belanja barang 82,77 persen, dan belanja modal 89,50 persen.

Gus Ipul menegaskan, tingginya realisasi belanja bantuan sosial mencerminkan fokus Kemensos memastikan dukungan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Belanja bantuan sosial menjadi prioritas utama karena langsung berdampak pada perlindungan masyarakat miskin dan rentan," tegasnya.

DPR Apresiasi dan Dorong Pemerataan Program

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi pendekatan Kemensos dalam mengelola anggaran dan menghadirkan negara melalui berbagai program sosial.

"Saya mengapresiasi pendekatan dan komunikasi Kementerian Sosial dalam menjaga amanah penyelenggaraan keuangan negara. Kehadiran Kemensos melalui berbagai program sosial nyata dirasakan masyarakat," kata Hidayat seperti dikutip dari Kementerian Sosial.

Hidayat menilai program seperti Sekolah Rakyat dan bantuan sosial menunjukkan komitmen negara melindungi kelompok rentan. Namun, DPR mendorong perencanaan ke depan lebih memperhatikan keberlanjutan program dan pemerataan manfaat.

Anggota Komisi VIII lainnya, I Ketut Kariyasa Adnyana, juga memuji kinerja Kemensos di tengah keterbatasan anggaran.

"Kami mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial yang dalam keterbatasan anggaran tetap berupaya menjalankan program-program strategis dan melaksanakan arahan Presiden," ujarnya seperti dilansir sumber yang sama.

DPR mendorong penguatan anggaran dan perencanaan agar program sosial menjangkau lebih luas, terutama di daerah dengan tingkat kerentanan dan kemiskinan tinggi.

Alokasi 2026 Fokus pada Program Langsung

Pada 2026, pagu anggaran Kemensos tercatat Rp84,44 triliun dengan lebih dari 92 persen dialokasikan untuk belanja non-operasional yang langsung menyasar program perlindungan sosial.

Gus Ipul menegaskan Kemensos akan terus memperkuat efektivitas bantuan sosial melalui perbaikan data, penguatan program pemberdayaan, dan pengawasan berlapis agar bantuan tepat sasaran.

"Kita ingin bantuan sosial tidak menimbulkan ketergantungan, tetapi menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bangkit dan mandiri," tegasnya.

Tanggap Bencana Diperkuat

Rapat kerja juga membahas peningkatan kejadian bencana alam di berbagai wilayah. Sepanjang awal 2026, tercatat 34 kejadian bencana di 14 provinsi dengan total bantuan logistik yang disalurkan mencapai Rp12,49 miliar.

Kemensos berkomitmen memperkuat penanganan bencana melalui penyaluran bantuan logistik, santunan ahli waris, bantuan hunian sementara, jaminan hidup, dan penguatan ekonomi bagi warga terdampak.

"Negara memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terpenuhi, sekaligus mendorong pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana," ujar Gus Ipul seperti dikutip sumber yang sama.

Selain respons darurat, Kemensos menyiapkan langkah antisipatif melalui penguatan cadangan logistik, kesiapsiagaan SDM, dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pilar sosial, terutama di wilayah rawan bencana.

DPR RI menyatakan dukungan agar Kemensos terus memperkuat sinergi lintas sektor dan meningkatkan kualitas perencanaan serta penganggaran agar program sosial dapat menjawab tantangan kemiskinan, kerentanan sosial, dan kebencanaan secara berkelanjutan.

Sumber: Kemensos

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.