Towa News, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menerbitkan surat edaran (SE) yang meminta seluruh kepala daerah memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah.
SE bernomor 400.2.7/4657/SJ tertanggal 14 Juni 2026 itu diterbitkan sebagai landasan hukum bagi gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk menyiapkan lokasi-lokasi strategis serta ruang publik sebagai tempat penyelenggaraan nobar.
"Saya sudah membuat surat edaran untuk menjadi landasan rekan-rekan kepala daerah dalam membuat kebijakan dan turunannya, termasuk edaran kepada camat dan kepala desa untuk menggelar nonton bareng. Ini berlangsung cukup lama, dari 11 Juni sampai 19 Juli," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan Dukungan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Nobar Piala Dunia FIFA 2026, di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin (15/6).
Dalam surat edaran tersebut, kepala daerah diminta menggerakkan seluruh perangkat daerahnya untuk mendukung pelaksanaan nobar, mencakup penyediaan sarana, pengaturan arus lalu lintas, pengelolaan kebersihan, hingga dukungan teknis lainnya. Kepala daerah juga diwajibkan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) demi menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung.
Mendagri menegaskan bahwa perhelatan Piala Dunia harus dimanfaatkan sebagai momentum nasional untuk menghadirkan hiburan yang sehat bagi masyarakat.
"Piala Dunia ini momentum bagi kita, pemerintah pusat maupun seluruh pemerintah daerah, untuk memberikan hiburan sehat kepada masyarakat," terang Tito.
Lebih jauh, Tito berharap kegiatan nobar dapat mendorong keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dunia usaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga komunitas kepemudaan, sehingga secara langsung menggerakkan perekonomian lokal. Pemda juga diminta aktif melakukan sosialisasi agar nobar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Kalau ada nobar, otomatis masyarakat berkumpul, dan di situ ada dorongan bagi UMKM untuk bergerak," kata Tito.
Apresiasi turut datang dari Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Tubagus Fiki Chikara Satari. Berdasarkan simulasi dampak ekonomi yang dihitungnya, potensi nilai ekonomi yang bisa dihasilkan dari kegiatan nobar mencapai Rp 2,34 triliun, atau sekitar Rp 46,91 miliar per malam. Angka itu dihitung berdasarkan skenario 5.864 venue aktif, 50 malam efektif penyelenggaraan, dengan rata-rata empat UMKM yang terlibat di setiap venue.
"Kalau semuanya aktif, ini semuanya akan luar biasa," kata Fiki.
Google Account
Diskusi & Komentar
Belum ada diskusi di artikel ini. Jadilah yang pertama!