Menkeu: Kinerja APBN Hingga Agustus 2026 Masih On Track

Towa News, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2026 masih berada pada jalur yang sehat dan kredibel. Hal itu ditandai oleh keseimbangan primer yang positif, defisit yang terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sesuai rencana.

Penilaian tersebut disampaikan Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

"Hingga akhir Agustus kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track," kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Jumat (18/9).

Realisasi Pendapatan dan Belanja

Per 31 Agustus 2026, pendapatan negara terkumpul Rp2.055,6 triliun atau setara 65 persen dari target yang ditetapkan. Di sisi lain, belanja negara terealisasi sekitar Rp2.295 triliun. Dengan komposisi tersebut, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari sisi penerimaan, pemerintah mencatat pertumbuhan 25,4 persen secara tahunan. Penerimaan pajak naik 24,1 persen, sementara setoran kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melonjak 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun.

Sementara itu, belanja negara tumbuh 17,1 persen. Realisasi belanja Kementerian/Lembaga tercatat Rp912,4 triliun atau meningkat 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Suahasil menegaskan percepatan penyerapan anggaran tetap harus berpegang pada prinsip efisiensi, ketepatan sasaran, dan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Fungsi Perlindungan Masyarakat

Dalam forum yang sama, Menkeu menyampaikan bahwa APBN terus menjalankan peran perlindungan masyarakat melalui sejumlah program, mulai dari subsidi dan kompensasi, perlindungan sosial, hingga dukungan menjaga daya beli. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut harus berjalan seiring dengan komitmen menjaga kredibilitas fiskal.

"APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi. Dan karena itu, APBN-nya harus tetap kredibel. Pendapatan harus kita perkuat, belanja harus makin efektif, produktif, tapi harus tetap efisien, dan defisit kita kelola secara sehat dan terkendali," ujar Suahasil Nazara seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Jumat (18/9).

Ke depan, pemerintah menyatakan akan menjaga momentum pertumbuhan sekaligus kredibilitas APBN. Langkah itu ditujukan agar stabilitas ekonomi, percepatan pembangunan, serta kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perekonomian nasional dapat terjaga secara bersamaan.