Towa News, Jakarta – Pemerintah berencana memperkuat peran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem gerbang pembayaran digital guna mendorong inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Rencana ini disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, penguatan QRIS menjadi salah satu langkah lanjutan setelah pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menyediakan rekening bagi masyarakat. Sistem QRIS nantinya akan berfungsi sebagai gateway transaksi yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tutur Airlangga Hartarto seperti dikutip dari laman resmi BPMI Setpres, Senin (7/9).
Airlangga menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan capaian inklusi keuangan yang saat ini sudah berada di angka 93,62 persen, serta literasi keuangan sebesar 63,57 persen berdasarkan survei OJK dan BPS. Angka tersebut, menurutnya, sudah berada di atas standar yang digunakan negara-negara anggota OECD.
Selain penguatan sistem QRIS, pemerintah juga tengah mempersiapkan pemadanan data kependudukan dari Dukcapil dengan sistem pembayaran yang dikelola Bank Indonesia. Integrasi data ini diharapkan mempercepat proses penyaluran berbagai program pemerintah langsung ke rekening masyarakat yang telah disiapkan.
Google Account
Diskusi & Komentar
Belum ada diskusi di artikel ini. Jadilah yang pertama!