Pemerintah Siapkan Rekening Massal via BRI dan BSI, Genjot Inklusi Keuangan ke Level Lebih Tinggi

Towa News, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah penyediaan rekening bank bagi masyarakat Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional. Rencana ini mengemuka dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembahasan tersebut berangkat dari data hasil survei OJK dan BPS mengenai kepemilikan rekening masyarakat. Berdasarkan data itu, tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,62 persen, sementara literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada keluarga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” kata Airlangga Hartarto seperti dikutip dari laman resmi BPMI Setpres, Senin (7/9).

Airlangga menilai capaian tersebut tergolong positif jika dibandingkan dengan acuan yang dipakai negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ia menyebut angka literasi keuangan Indonesia bahkan melampaui standar OECD.

“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” ujar Airlangga Hartarto dalam laporan BPMI Setpres.

Meski demikian, pemerintah tetap berupaya mendorong capaian tersebut agar semakin optimal. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo memberi arahan agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening bank. Sebagai tindak lanjut, dua bank pelat merah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI), akan ditugaskan menyiapkan rekening bagi masyarakat.

“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” jelas Airlangga Hartarto seperti dikutip dari BPMI Setpres.

Proses pemadanan data kependudukan dari Dukcapil dengan sistem pembayaran Bank Indonesia menjadi salah satu tahapan yang akan dijalankan. Selain itu, pemerintah juga berencana memperkuat sistem pembayaran digital melalui QRIS sebagai gerbang transaksi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tutur Airlangga Hartarto dalam laporan resmi BPMI Setpres.

Dengan strategi ini, pemerintah berharap program bantuan maupun berbagai skema penyaluran dana ke depan dapat disalurkan langsung melalui rekening-rekening yang telah disiapkan bagi warga negara.