Menkeu Purbaya: Banyak Kementerian Kembalikan Anggaran karena Tak Mampu Belanja

Dipublish oleh Tim Towa | 16 Desember 2025, 14:43 WIB

Bagikan:
X
Menkeu Purbaya: Banyak Kementerian Kembalikan Anggaran karena Tak Mampu Belanja
(foto:KLI Kemenkeu/ zalfa)

Towa News, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah kementerian dan lembaga negara mengembalikan dana anggaran karena tidak mampu merealisasikan belanja.

Purbaya menyampaikan bahwa hingga pertengahan Desember 2025, terdapat instansi pemerintah yang gagal menggunakan alokasi dana yang telah ditetapkan.

"Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Ada beberapa yang nggak bisa belanja," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seperti dikutip dari DetikFinance, Senin (15/12).

Purbaya belum merinci total dana yang dikembalikan secara keseluruhan. Berdasarkan data terakhir, nilai anggaran yang telah kembali ke Kementerian Keuangan mencapai kisaran Rp 3,5 triliun hingga Rp 4,5 triliun.

"Wah saya lupa yang tadi masih belum dijumlah semua. Sebelumnya kan Rp 3,5 triliun. Udah naik Rp 4,5 triliun. Cuma ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahin semua totalnya," ujarnya menkeu.

Menurut Purbaya, fenomena pengembalian anggaran bukanlah hal baru. Setiap tahun, tidak pernah ada kementerian yang mencapai penyerapan anggaran 100 persen. Realisasi tertinggi biasanya hanya mencapai sekitar 90 persen.

"Setiap tahun nggak pernah ada yang pernah 100% keserap. Kita asumsikan awal 99% keserap. Itu pun nanti ada yang kembalikan lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung persoalan lambatnya realisasi anggaran oleh sejumlah instansi pemerintah. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Prabowo menyatakan telah menerima laporan dari Menkeu terkait sisa anggaran yang cukup besar menjelang akhir tahun 2025.

"Saya dapat laporan dari Menkeu, sisa anggaran yang bisa kita hemat cukup besar dan di sana sini masih ada (Kementerian/Lembaga) yang kurang cepat bergerak," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menilai banyak pihak yang terhambat oleh peraturan dalam merealisasikan anggaran. Ia menegaskan bahwa regulasi yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat harus segera diubah.

"Kalau peraturan tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita ubah," katanya.

Kementerian Keuangan diharapkan akan segera merilis data lengkap mengenai total anggaran yang dikembalikan serta kementerian dan lembaga mana saja yang belum optimal dalam menyerap alokasi dana tahun ini.

Sumber: Detikfinace

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

X Logo Snack Video