Towa News, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi data ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang merugikan penerimaan negara selama bertahun-tahun. Sejumlah eksportir diduga melaporkan data tidak lengkap dengan memanfaatkan jalur transit Singapura.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (4/2/2026), Purbaya menjelaskan modus yang terjadi. Perusahaan-perusahaan tersebut mengekspor CPO ke Amerika Serikat melalui Singapura, namun hanya melaporkan transaksi sampai Singapura saja.

"Perusahaan itu CPO ekspor dari satu tempat ke AS misalnya, dia lewat Singapura, yang dilaporin ke kita yang ke Singapura saja, data ke sana (AS) nggak pernah ada," ujar Purbaya seperti dilansir DetikFinance.

Berdasarkan temuan tim Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan, terungkap adanya perbedaan harga signifikan. Harga yang dilaporkan eksportir rata-rata hanya setengah dari harga sebenarnya di pasar AS.

"Rata-rata yang dilaporkan mereka setengah dari harganya yang di Amerika dan mereka ambil untungnya di perusahaan Singapura," kata Purbaya seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu (4/2/2026).

Menkeu menduga praktik ini dilakukan karena tarif pajak di Singapura lebih rendah. Keuntungan dari selisih harga ditampung di perusahaan perantara di negara tersebut, sehingga Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak dalam jumlah besar.

"Selama beberapa tahun kita dikibuli para pengusaha CPO. Kalau batu bara belum kita dapat, tetapi utamanya CPO nanti kita akan kejar," tegas Purbaya dalam rapat tersebut.

Kementerian Keuangan kini tengah mendalami kasus ini dengan menelusuri data lengkap dari AS. Purbaya menyatakan pihaknya sudah memeriksa 10 perusahaan besar dan menemukan indikasi manipulasi melalui data pengiriman kapal per kapal.

Purbaya menunggu kepastian apakah data dari AS tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Meski demikian, ia optimistis bahwa data kapal yang dimiliki Indonesia cukup menunjukkan adanya praktik manipulasi secara masif.

Tim LNSW Kemenkeu saat ini masih melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap skema lengkap dari dugaan praktik underinvoicing ini. Langkah hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat akan ditempuh setelah proses investigasi selesai.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.