Menkeu Sri Mulyani: RAPBN 2026 Fokus pada Ketahanan Nasional dan Transformasi Ekonomi

Dipublish oleh Admin | 02 Juli 2025, 09.12 WIB

Towa News, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa strategi kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan ketahanan nasional dan percepatan transformasi ekonomi, di tengah dinamika global yang kian menantang.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu saat Rapat Paripurna DPR RI, dalam agenda tanggapan pemerintah atas Pandangan Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2026, yang digelar di Jakarta pada Selasa (1/7).

“Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional,” ujar Sri Mulyani.

Ia menekankan bahwa untuk menciptakan ketahanan nasional yang kuat, intervensi negara diperlukan secara proporsional dan tidak semata-mata menyerahkan proses pembangunan pada mekanisme pasar.

“Prinsip utama yang mendasari adalah ‘the greatest good for the greatest many’, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat,” tambahnya.

Menkeu juga menegaskan bahwa RAPBN 2026 akan menjadi instrumen penting untuk menyokong delapan agenda prioritas nasional yang telah dirancang pemerintah, yakni: ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan dan kesehatan berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

Kebijakan fiskal tahun depan juga akan mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan anggaran.

“Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati atau prudent dan berkelanjutan atau sustainable,” jelasnya.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian akibat rivalitas antarnegara dan perlambatan ekonomi dunia, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengingatkan pentingnya Indonesia tetap menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan menjaga kedaulatan nasional.

Menutup tanggapannya, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPR atas kontribusinya terhadap pembahasan KEM PPKF 2026.

“Seluruh pandangan dan masukan merupakan bagian kolektif untuk terus merancang kebijakan fiskal yang responsif terhadap berbagai gejolak yang terjadi dan untuk menjawab harapan besar masyarakat,” tutup Sri Mulyani.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

Berita Terkait