Towa News, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan harga keekonomian berbagai barang bersubsidi yang selama ini ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9/2025), Purbaya merinci delapan jenis barang energi dan nonenergi yang mendapat subsidi pemerintah.

"Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi," ujar Purbaya.

Subsidi BBM dan LPG

Untuk sektor bahan bakar minyak (BBM), solar yang seharusnya dijual Rp11.950 per liter, dipatok Rp6.800 per liter. Artinya, pemerintah menanggung subsidi Rp5.150 per liter atau 43 persen dari harga asli. Pada APBN 2024, total subsidi solar mencapai Rp89,7 triliun untuk lebih dari empat juta kendaraan.

Pertalite dengan harga keekonomian Rp11.700 per liter dijual Rp10.000 per liter, disubsidi Rp1.700 per liter (15 persen). Total anggaran subsidi Pertalite sebesar Rp56,1 triliun pada APBN 2024 untuk 157,4 juta kendaraan.

"Data Subsidi "

Sementara minyak tanah yang seharusnya Rp11.150 per liter dijual Rp2.500 per liter, dengan subsidi Rp8.650 per liter (78 persen). Realisasi anggarannya mencapai Rp4,5 triliun untuk 1,8 juta rumah tangga.

LPG 3 kg memiliki harga asli Rp42.750 per tabung, namun dijual Rp12.750 per tabung. Pemerintah menanggung subsidi Rp30.000 per tabung atau 70 persen. Subsidi LPG 3 kg memakan anggaran Rp80,2 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati 41,5 juta pelanggan.

Subsidi Listrik dan Pupuk

Di sektor ketenagalistrikan, tarif listrik rumah tangga 900 VA bersubsidi diturunkan dari Rp1.800 per kWh menjadi Rp600 per kWh. Pemerintah menanggung Rp1.200 per kWh (67 persen) untuk 40,3 juta pelanggan.

Listrik 900 VA nonsubsidi mendapat kompensasi Rp400 per kWh (22 persen), dari Rp1.800 per kWh menjadi Rp1.400 per kWh, dimanfaatkan 50,6 juta pelanggan. Total subsidi listrik pada APBN 2024 mencapai Rp156,4 triliun.

Untuk sektor pertanian, pupuk urea yang seharusnya Rp5.558 per kg dijual Rp2.250 per kg, disubsidi Rp3.308 per kg (59 persen). Pupuk NPK dari harga Rp10.791 per kg dijual Rp2.300 per kg, disubsidi Rp8.491 per kg (78 persen).

Nilai subsidi pupuk pada APBN 2024 mencapai Rp47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk kepada petani.

"Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan," kata Purbaya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.