Foto : Humas Mensesneg

Towa.co.id Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, merespons isu terkait video yang diduga dimiliki oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Video tersebut diklaim mengungkap dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh sejumlah elite politik dan pejabat negara.  

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa jika video tersebut benar ada, maka pengungkapannya harus dilakukan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. “Segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana harus didasarkan pada fakta hukum yang jelas. Jika memang ada bukti, maka sebaiknya diproses melalui jalur hukum,” ujar Prasetyo.  

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto memiliki beberapa video penting yang disimpan di luar negeri untuk menjaga keamanan. Video tersebut, menurut Guntur, merupakan bentuk pembelaan Hasto atas tuduhan kriminalisasi dalam kasus Harun Masiku.  

Guntur menambahkan bahwa video-video itu bisa diungkap kapan saja berdasarkan keputusan Hasto. Namun, ia tidak memberikan rincian spesifik terkait isi dan konteks video tersebut.  

Hasto Kristiyanto saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dalam pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR. PDIP menilai bahwa penetapan ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap Hasto menjelang Kongres VI PDIP.  

Prasetyo Hadi berharap agar proses hukum berlangsung transparan dan adil. “Dalam situasi seperti ini, hukum harus menjadi panglima. Semua pihak harus menghormati proses yang berjalan,” tegasnya.  

KPK hingga saat ini belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait klaim video tersebut. Sementara itu, PDIP terus menyerukan agar kasus ini tidak dijadikan alat untuk melemahkan partai di tengah dinamika politik menjelang kongres.  

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.