Towa News, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan, sikap ini sejalan dengan semangat menghargai jasa tokoh bangsa.

"Kalau tidak salah, dari PP Muhammadiyah sudah disampaikan oleh Pak Dadang (Kahmad, Ketua PP Muhammadiyah), Muhammadiyah intinya mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto," kata Muhadjir seperti dikutip dari DetikNews, Kamis (6/11/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan saat ditemui wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis pekan ini.

Konsisten dengan Dukungan untuk Soekarno

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini menjelaskan, posisi Muhammadiyah kali ini selaras dengan sikap organisasi saat mendukung Soekarno memperoleh gelar serupa pada 2012 silam.

Menurut Muhadjir, baik Soekarno maupun Soeharto sama-sama memiliki kontribusi besar yang tidak bisa diabaikan terhadap perjalanan bangsa Indonesia.

"Tidak ada satu pun orang yang bisa memungkiri andil Pak Harto terhadap bangsa Indonesia. Sama halnya dengan Bung Karno," ujarnya seperti dilansir DetikNews.

"Baik Bung Karno maupun Pak Harto, keduanya memiliki alasan objektif yang kuat. Tidak ada yang bisa menolak andil besar mereka terhadap Indonesia," kata Muhadjir dalam laporan Liputan6.com.

Ikatan Historis dengan Muhammadiyah

Muhadjir mengungkapkan, baik Soekarno maupun Soeharto memiliki keterikatan historis dengan Muhammadiyah. Soeharto pernah menyatakan diri sebagai 'bibit Muhammadiyah' saat membuka Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh pada 1995.

Sementara Soekarno sempat menjadi Ketua Dewan Pengajaran Muhammadiyah di Bengkulu semasa pengasingan.

"Secara subjektif, keduanya adalah kader Muhammadiyah. Dengan jasa sebesar itu, sangat layak bila Pak Harto diberi gelar Pahlawan Nasional," tegasnya seperti dikutip DetikNews.

Ajakan Bersikap Objektif

Muhadjir mengutip pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan agar bangsa Indonesia menghormati jasa para tokoh bangsa.

"Kita harus menanam sedalam-dalamnya kekurangan mereka dan mengangkat setinggi-tingginya jasa-jasanya," kata Muhadjir dalam laporan DetikNews.

Menanggapi penolakan sejumlah pihak dengan alasan pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan berpendapat di era Orde Baru, Muhadjir mengajak masyarakat menilai secara seimbang.

"Kalau kita hanya mencari kekurangannya, tentu akan banyak. Tapi kalau kita melihat secara seimbang, jasa beliau jauh lebih besar," ungkap Muhadjir seperti dikutip DetikNews.

"Kalau yang kita cari kekurangannya, tentu banyak. Tapi kalau kita lihat kebaikannya, juga sangat besar. Kita harus objektif," ajak Muhadjir seperti dilansir Liputan6.com.

Deretan Jasa Soeharto

Muhadjir merinci sejumlah kontribusi Soeharto dalam sejarah bangsa, dimulai dari keterlibatannya dalam pertempuran fisik saat Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta. Kala itu, Soeharto berpangkat Letnan Kolonel dan menjabat sebagai Komandan Wehrkreise III.

Soeharto juga memimpin Operasi Mandala untuk pembebasan Irian Barat, serta mengambil peran strategis dalam peristiwa G30S/PKI yang menentukan arah kelangsungan negara.

"Kalau Bung Karno penggali Pancasila, maka Pak Harto-lah yang menegakkannya sebagai satu-satunya asas," kata Muhadjir seperti dilansir DetikNews.

Keputusan di Tangan Pemerintah

Meski memberikan dukungan, Muhammadiyah menegaskan keputusan akhir tetap menjadi kewenangan penuh pemerintah.

"Soal pemberian gelar itu adalah wewenang pemerintah. Kami hanya menyampaikan aspirasi, dan saya kira mayoritas rakyat juga setuju jika Pak Harto diberi gelar Pahlawan Nasional," tutup Muhadjir seperti dikutip DetikNews.

"Kami hanya memberikan dukungan moral. Saya kira mayoritas rakyat Indonesia juga setuju jika Pak Harto diberi gelar Pahlawan Nasional," ujar Muhadjir dalam laporan Liputan6.com.

Pandangan Berbeda dari Romo Magnis

Sementara itu, Guru Besar Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis berpendapat berbeda. Dalam diskusi bertajuk "Menolak Gelar Pahlawan Soeharto" di Gedung YLBHI Jakarta, Selasa (4/11), ia menyatakan Soeharto tidak layak menerima gelar pahlawan nasional.

"Salah satu alasan mengapa Soeharto tidak boleh menjadi pahlawan adalah bahwa dia melakukan korupsi," kata Romo Magnis seperti dilansir Liputan6.com.

Romo Magnis menilai tindakan Soeharto selama kepemimpinannya justru memperkaya keluarga, kerabat, dan dirinya sendiri. Menurutnya, seorang pahlawan nasional seharusnya bekerja tanpa pamrih untuk memajukan bangsa, bukan mencari keuntungan pribadi.

"Bagi saya, ini alasan yang sangat kuat bahwa (Soeharto) jangan dijadikan pahlawan nasional," tegasnya dalam diskusi tersebut.

Wacana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto terus menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait catatan pelanggaran HAM dan korupsi selama masa kepemimpinannya.

Sumber: Detik, Liputan 6

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.