Towa News, Jakarta -  Sejumlah negara Islam, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Indonesia, Yordania, Nigeria, Palestina, Qatar, Arab Saudi, dan Turki, bersama Liga Negara-Negara Arab (LAS) serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), secara tegas mengecam keputusan parlemen Israel (Knesset) yang menyetujui deklarasi penerapan kedaulatan atas wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Pernyataan bersama yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri UEA pada Kamis (24/7) menegaskan bahwa langkah parlemen Israel tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Resolusi 242 (1967), 338 (1973), dan 2334 (2016).

"Seluruh negara menolak dengan tegas segala bentuk tindakan dan keputusan yang mencoba melegitimasi pendudukan, termasuk aktivitas permukiman di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Semua tindakan tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat diterima," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

Sebelumnya, pada Rabu (23/7), media Israel Ynet melaporkan bahwa Knesset telah meloloskan sebuah mosi deklaratif yang menyerukan penerapan kedaulatan Israel di Tepi Barat Sungai Yordan, termasuk wilayah Lembah Yordan. Kendati tidak memiliki dampak hukum langsung, mosi tersebut dinilai sebagai sinyal politik yang mempertegas ambisi kelompok sayap kanan Israel.

Anggota parlemen dari partai-partai kanan yang menggagas mosi ini beralasan bahwa perluasan kedaulatan Israel merupakan langkah penting demi menjamin keamanan nasional.

Keputusan ini pun memicu gelombang kritik internasional, terutama dari negara-negara yang selama ini aktif mendorong solusi dua negara sebagai jalan damai dalam konflik Israel-Palestina.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.