Towa News, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi memberhentikan Charles Holland Taylor dari jabatan penasihat khusus Ketua Umum untuk urusan internasional. Pemberhentian ini berkaitan dengan dugaan isu zionisme yang sedang bergulir di internal organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, mengonfirmasi pencopotan tersebut saat ditemui di Jakarta, Senin (24/11/2025).

"Iya, itu salah satunya," ujar Gus Ipul seperti dikutip dari Antara, menanggapi pertanyaan terkait pencopotan Charles Holland Taylor yang berkaitan dengan isu dugaan zionisme.

Pemberhentian Charles sebagai penasihat khusus Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 4780/PB.23/Α.ΙΙ.10.71/99/11/2025 yang diteken oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.

Syuriah PBNU yang Berwenang

Gus Ipul menegaskan bahwa penjelasan lengkap mengenai keputusan ini akan disampaikan secara resmi oleh jajaran Syuriah PBNU.

"Penjelasan lengkap akan disampaikan melalui saluran resmi organisasi," katanya seperti dilaporkan Antara.

Sekjen PBNU itu menekankan bahwa permasalahan ini merupakan urusan internal yang akan diselesaikan melalui mekanisme organisasi. Jajaran ulama akan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai agama serta ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU.

"Otoritas penyelesaian berada di jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam," tegasnya seperti dikutip dari Antara.

Gus Ipul mengaku tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut mengenai dinamika yang sedang terjadi di organisasi yang dipimpinnya. Ia meminta publik untuk tidak berspekulasi hingga ada pernyataan resmi dari jajaran Syuriah PBNU.

Imbauan kepada Pengurus Wilayah dan Cabang

Para pengurus wilayah (PWNU) dan pengurus cabang (PCNU) diminta untuk tetap tenang dan mengikuti arahan organisasi.

"Prinsipnya, saya minta khususnya kepada pengurus cabang dan wilayah untuk benar-benar bersabar, tetap berada dalam frekuensinya dan mengikuti perkembangan dan informasi yang ofisial dan yang penting bahwa kita serahkan kepada mereka yang memiliki otoritas sesuai dengan ADRT," ujar Gus Ipul dalam laporan Antara.

Latar Belakang Kontroversi

Sebelumnya, beredar risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang meminta Yahya Cholil Staquf untuk mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum PBNU.

Beberapa poin menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Pertama, kehadiran narasumber yang diduga terkait jaringan zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dinilai melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

Kedua, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber yang diduga terkait jaringan zionisme di tengah praktik genosida dan kecaman internasional terhadap Israel dianggap mencemarkan nama baik organisasi.

Ketiga, tata kelola keuangan di lingkungan PBNU diindikasikan melanggar hukum syara, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Anggaran Rumah Tangga NU.

Berdasarkan tiga poin tersebut, Rapat Harian Syuriyah menyerahkan pengambilan keputusan kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam. Hasilnya, Yahya Cholil Staquf diminta mengundurkan diri dalam waktu tiga hari. Jika tidak, akan diberhentikan secara paksa.

Risalah rapat harian Syuriyah tersebut ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.