Towa News, Jakarta -Belakangan ini, muncul wacana agar pejabat pemerintahan mulai beralih menggunakan transportasi umum, alih-alih kendaraan dinas dengan pengawalan khusus. Usulan ini datang dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, yang menilai bahwa pengawalan hanya semestinya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Usulan MTI dan Alasan di Baliknya

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menyoroti dampak kemacetan akibat kendaraan dinas yang rutin dikawal polisi. Menurutnya, saat ini lebih dari 100 kendaraan pejabat mendapatkan pengawalan setiap hari, yang semakin memperparah kondisi lalu lintas di Jakarta.

"Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas, jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stres dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal. Jalan yang dibangun melalui pungutan pajak digunakan oleh masyarakat umum," ujar Djoko, dikutip Selasa (28/1/2025).

Djoko menegaskan bahwa fasilitas jalan harus bisa dinikmati semua lapisan masyarakat, kecuali untuk kendaraan tertentu sesuai dengan Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ia juga menekankan bahwa pejabat negara harus memberikan contoh dalam penggunaan transportasi umum, mengingat layanan angkutan umum di Jakarta sudah cukup memadai dan beragam.

Respons Menteri Bahlil Lahadalia

Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi saran tersebut dengan santai. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa menggunakan transportasi umum sejak lama.

"Yang menyampaikan ide itu siapa? Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau menteri, saya Bahlil, jangan ajari saya naik angkutan umum karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal, jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot," kata Bahlil di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2).

Ia menambahkan bahwa dirinya paham betul bagaimana cara naik angkot dan tidak perlu diajari lagi.

"Jadi nanti gue jelasin bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya," imbuhnya.

Bahlil juga mengaku tak masalah jika diminta menggunakan transportasi umum dan bersedia berbagi pemahaman mengenai penggunaan angkutan umum.

"Nggak ada masalah. Tapi nggak perlu untuk diumumin begitu lah. Nanti kalau memang butuh upgrading, pejabat untuk bagaimana teknik naik angkot, nanti ajak saya saja yang jadi pembicara," ujarnya.

Pendapat Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberikan respons berbeda. Menurutnya, permintaan agar pejabat negara menggunakan transportasi umum bukanlah isu yang substansial.

"Soal naik apa itu, bagi saya tidak substansi. Itu hanya karikatif (sukarela) soal naik angkutan umum. Bisa jadi dalam situasi kondisi terdesak dan cepat, naik kendaraan umum bisa lebih mahal daripada naik mobil dan sepeda motor. Ya kan?" kata Nusron kepada wartawan di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2).

Namun, jika tujuan usulan ini adalah untuk mengurangi penggunaan pengawalan, Nusron lebih memilih naik sepeda motor.

"Sebetulnya kalau tujuannya malah untuk itu, sekali-sekali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Kenapa? Bisa lebih cepat naik sepeda motor. Atau sekali-kali jalan kaki kalau jalanan pendek, itu malah lebih pendek," katanya.

Tanggapan Wamen P2MI Christina Aryani

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani juga menanggapi wacana ini. Menurutnya, penggunaan transportasi umum saat ini sudah semakin nyaman dan tidak merepotkan.

"Ya nggak papa, nggak ada masalah, apalagi sekarang ini kan kayak model LRT, MRT itu juga tidak menyulitkan, bisa dikoneksikan jadi udah nggak repot," kata Christina kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2).

Ia menilai sistem transportasi umum saat ini jauh lebih efisien dibandingkan sebelumnya dan bahkan dapat menghemat waktu.

"Kalau dulu kan kita ribet untuk pergi ke stasiun dan lain-lain, tapi sekarang kan udah sangat mudah. Jadi memang nggak ada yang salah dengan transportasi umum. Bahkan itu lebih bisa menghemat waktu ketika keadaan macet dan lain-lain itu bisa predictable," tuturnya.

Wacana penggunaan transportasi umum oleh pejabat negara mendapat beragam tanggapan. MTI menekankan pentingnya penggunaan angkutan umum oleh pejabat untuk mengurangi kemacetan, sementara para menteri memiliki pandangan yang beragam. Ada yang mendukung dengan alasan pengalaman pribadi, ada yang menilai tidak substansial, dan ada yang melihat transportasi umum sebagai opsi efisien dalam kondisi tertentu. Bagaimanapun, diskusi mengenai kebijakan ini masih terus berlangsung di tengah masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.