Towa News, Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah memfinalisasi pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Langkah ini merupakan respons terhadap potensi pemutusan hubungan kerja massal akibat kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Usulan pembentukan Satgas PHK pertama kali disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, yang mengungkapkan kekhawatirannya bahwa sekitar 50.000 pekerja dari sektor tekstil, garmen, sepatu, minyak kelapa sawit, elektronik, dan suku cadang terancam kehilangan pekerjaan dalam waktu tiga bulan ke depan.

Presiden Prabowo menyambut baik usulan tersebut dan segera memerintahkan pembentukan Satgas yang melibatkan unsur pemerintah, serikat buruh, akademisi, dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Negara kita harus dikelola sebagai suatu keluarga. Jadi, kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik mungkin," ujar Presiden Prabowo Subianto, dikutip dari pidatonya dalam acara Sarasehan Ekonomi, 8 April 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa pembentukan Satgas PHK kini tengah menunggu diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) sebagai landasan hukum.

“Satgas ini diharapkan tidak hanya mengurus PHK, tetapi juga memperluas peluang kerja,” ujar Indah, dikutip dari pernyataannya kepada media.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Satgas PHK akan bekerja paralel dengan Satgas Deregulasi yang bertujuan menyederhanakan regulasi penghambat investasi.

"Diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan," ujar Airlangga saat konferensi pers di Kementerian Perekonomian, Jakarta, 14 April 2025.

Sementara itu, Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat, mengungkapkan bahwa rencana kerja dan susunan personalia Satgas PHK telah mulai dibahas sejak Presiden Prabowo memberi arahan.

“Kami diundang oleh Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk berdiskusi terkait Satgas PHK ini. Jadi, di situ hadir Mensesneg Prasetyo, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dan beberapa pimpinan buruh seperti Said Iqbal, Andi Gani dan saya sendiri,” ujar Jumhur Hidayat dalam keterangannya kepada jpnn.com, Kamis (16/4/2025).

 Baca Juga : https://towa.co.id/postingan/andi-gani-ungkap-rencana-pembentukan-satgas-phk-usai-bertemu-dasco 

“Satgas PHK agar dibentuk dengan personalia dari unsur Tripartit (Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja) plus BPJS Ketenagakerjaan, Akademisi ahli ketenagakerjaan dan lain-lain,” tambah Jumhur.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa konfederasi buruh seperti KSPSI, KSPI, KSPSI AGN, dan KSBSI telah mengundang Presiden RI untuk hadir dalam perayaan May Day di Stadion Utama GBK pada 1 Mei mendatang.

“Dari pembicaraan itu, insyaallah Presiden bersedia hadir bersama kaum buruh pada acara MayDay itu,” ujar Jumhur.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Satgas PHK harus dibentuk untuk segera menghubungkan korban PHK dengan peluang kerja baru.

“Saya kira perlu membentuk Satgas PHK, yang melibatkan pemerintah, serikat buruh, dunia akademi, BPJS (Ketenagakerjaan), dan sektor lainnya. Satu Satgas, kita antisipasi,” ujar Prabowo seperti dikutip dari jpnn.com.

Ia pun meminta agar disiapkan kantor yang bisa menjadi posko Satgas tersebut.

“Kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintahan membantu,” tegasnya.

Pembentukan Satgas PHK ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah untuk melindungi tenaga kerja nasional dari dampak kebijakan global, terutama perang tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, yang menaikkan tarif masuk produk Indonesia hingga 32 persen.

Sumber : Radar Jogja, jpnn.com

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.