Towa News, Jakarta - Pemerintah meluncurkan Program SMK Go Global yang menargetkan penempatan 500 ribu lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk bekerja di luar negeri. Program ini dilengkapi dengan skema beasiswa dan pelatihan khusus guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan, program ini dirancang sebagai solusi jangka pendek untuk membuka kesempatan kerja bagi lulusan SMK yang memiliki kompetensi khusus agar dapat memperoleh penghasilan lebih baik di luar negeri.

"In syaa Allah dengan perintah dan arahan Presiden, program akhir tahun 2025 dan tahun 2026 ini kita menempatkan lulusan SMK dan SMA yang berminat dengan keterampilan khusus, baik itu pengelasan, perhotelan, perawatan, dan lain-lain untuk bisa bekerja lebih baik dengan gaji yang bagus di luar negeri," kata Muhaimin dalam konferensi pers bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (12/11).

Muhaimin memaparkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp2,6 miliar untuk merealisasikan program ini. Peserta akan dibekali pelatihan keterampilan dan kemampuan bahasa sebelum diberangkatkan ke negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja terampil, seperti Jerman, Turki, dan Jepang.

"Banyak peluang kerja di Jerman, Turki, termasuk juga di Jepang yang sangat terbuka luas bagi para pekerja dengan skill tertentu yang disiapkan dengan baik. Bagi yang berminat, akan langsung memasuki masa pelatihan yang disiapkan lalu bisa berangkat," ujar Muhaimin seperti dilansir Antara.

Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin merinci komposisi peserta program ini. Dari total 500 ribu orang, sebanyak 300 ribu merupakan lulusan SMK dan sisanya 200 ribu berasal dari masyarakat umum.

"Kami sudah merinci per kompetensi, juga sudah memetakan dan membuat profil negara-negara penempatan beserta sektor-sektor pekerjaannya. Prinsipnya, kami KP2MI sudah siap mengeksekusi program ini," ujar Mukhtarudin dalam laporan Antara.

Mukhtarudin menekankan pentingnya penguatan kemampuan bahasa asing sebagai salah satu kelemahan tenaga kerja Indonesia di pasar internasional. Menurutnya, pendidikan vokasi harus diperkuat untuk memastikan pekerja Indonesia memahami bahasa negara tujuan sebelum diberangkatkan.

"Artinya, kita harus tekankan pendidikan vokasi. Tidak mungkin mengirim pekerja kita yang tidak memahami bahasa negara tujuan," kata Mukhtarudin seperti dikutip Antara.

Program ini diluncurkan untuk merespons data Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan masih ada 1,5 juta lulusan SMK yang belum terserap di pasar kerja domestik. Melalui Program Quick Win, pemerintah memanfaatkan lembaga vokasi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja.

"Kita ingin penempatan yang berkualitas. Bisa kirim tenaga kerja profesional, bukan sekadar buruh kasar," kata Mukhtarudin dalam keterangan yang sama.

Sumber: Antara

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.