Dipublish oleh Tim Towa | 26 Agustus 2025, 10.09 WIB
Towa News, Jakarta - Pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy) dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan perpres tersebut sudah ditandatangani dan tinggal menunggu penerbitan dalam satu-dua hari.
"Kami sudah selesai tanda tangan, tinggal nunggu Perpres satu dua hari ini turun," ujar Zulkifli Hasan di langsir dari youtube sekertariat presiden di Istana Merdeka, Senin (25/8/2025).
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pengelolaan sampah menjadi energi dapat diselesaikan dalam 18 bulan ke depan, lebih cepat dari target awal selama dua tahun. Bahkan, Presiden meminta percepatan hingga tiga bulan jika memungkinkan.
"Presiden menegur kami, jangan enam bulan, tiga bulan kalau bisa. Sehingga 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan," jelasnya.
Sederhanakan Birokrasi
Perpres baru ini diharapkan dapat memangkas alur birokrasi yang selama ini dianggap panjang dalam penyelesaian persoalan sampah. Aturan lama melibatkan banyak pihak mulai dari Bupati, Gubernur, DPRD Kabupaten, hingga beberapa kementerian teknis.
"Nanti tidak, setelah direvisi dari Danantara bisa langsung kontrak ke PLN, dikerjakan. Kemudian dari ESDM izinnya sudah selesai," kata Zulkifli.
Bisnis pengolahan sampah menjadi energi listrik di Indonesia diminati berbagai negara investor seperti Singapura, Jepang, China, hingga Eropa. Namun, kompleksitas aturan yang ada membuat para investor ragu untuk menanamkan modal.
"Sekarang ngantri, banyak yang mau. Tapi karena ruwet tidak ada yang berani, tidak sanggup mengurusnya," ungkapnya.
Libatkan Danantara
Pemerintah akan melibatkan PT Danantara Ekonomi Sejahtera dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Danantara diberi tugas menarik investor dan perusahaan yang berminat mengelola sampah melalui teknologi.
Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menyebut pengolahan sampah merupakan bisnis menjanjikan. Meski belum ada investor yang masuk, sektor ini mulai dilirik Singapura, Korea Selatan, Jepang, China, dan Eropa.
"Kalau di luar negeri, itu bisa payback (balik modal) lima-enam tahun. Saya rasa mirip-mirip lah di sini, malah di sini sudah ada Bantar Gebang-nya sudah ada kayak 20 lantai," katanya.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah sekaligus menghasilkan energi alternatif untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.
Kementrian HAM Minta DPR Selaraskan Revisi KUHAP dengan...
Towa News | 22 September 2025, 13.13 WIB
Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri
Towa News | 22 September 2025, 10.31 WIB
Panglima TNI Larang Jajaran Pakai Strobo Sembarangan
Towa News | 22 September 2025, 10.06 WIB
Presiden Prabowo Tetapkan Kenaikan Gaji ASN, Guru, Dosen,...
Towa News | 22 September 2025, 09.50 WIB
Prabowo Berpidato di Sidang Umum PBB, Melanjutkan Jejak...
Towa News | 22 September 2025, 09.31 WIB
Presiden Prabowo Teken Perpres, Tetapkan IKN Jadi Ibu...
Towa News | 20 September 2025, 13.47 WIB
Prabowo Bertolak ke Jepang dan New York, Menlu...
Towa News | 20 September 2025, 09.12 WIB
Presiden Prabowo Tunjuk Dony Oskaria sebagai Plt Menteri...
Towa News | 19 September 2025, 14.56 WIB
Wakil Ketua Komisi XII DPR Kritik Kebijakan Menteri...
Towa News | 19 September 2025, 14.43 WIB
Target 3-5 Bulan, Prabowo Perintahkan Prototipe Listrik Tenaga...
Towa News | 19 September 2025, 14.24 WIB