Towa News, Jakarta - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan akuisisi tambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%, bahkan berpotensi mencapai 12%. Rencana ini merupakan bagian dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan berakhir pada 2041.

Arahan Langsung Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penambahan saham ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. "Atas arahan Bapak Presiden, dan kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham kurang lebih sekitar diatas 10%," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM di kutip dari detik, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Bahlil menargetkan negosiasi final dengan pihak Freeport akan dilakukan pada awal Oktober 2025.

Target 12% dan Pembagian ke Papua

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani bahkan menargetkan akuisisi yang lebih ambisius. "Saya target malah 12%," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Yang menarik, pemerintah dipastikan tidak akan mengeluarkan dana untuk akuisisi tersebut. "Free of charge, mantep kan," tambah Rosan dengan antusias.

Menurut Bahlil, sebagian dari tambahan saham tersebut nantinya akan dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. "Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua dan ini terjadi nanti di pasca 2041," jelasnya.

Kondisi Kepemilikan Saat Ini

Berdasarkan data, saat ini pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang berada di bawah holding MIND ID sudah menguasai mayoritas saham PTFI sebesar 51,23%. Sementara itu, Freeport-McMoRan Inc. (FCX) memiliki 48,8% saham sisanya.

Kepemilikan mayoritas ini diperoleh setelah proses divestasi yang rampung pada Desember 2018, di mana Inalum mengakuisisi saham dari FCX dan hak partisipasi Rio Tinto, sehingga kepemilikan Indonesia meningkat drastis dari sebelumnya hanya 9,36%.

Konteks Perpanjangan IUPK

Rencana penambahan saham ini terkait erat dengan negosiasi perpanjangan IUPK Freeport yang akan berakhir pada 2041. Tambang Grasberg milik Freeport di Papua dikenal sebagai salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, sehingga menjadi aset strategis bagi Indonesia.

Sebelumnya, pada era Presiden Joko Widodo, pemerintah juga pernah merencanakan penambahan kepemilikan saham hingga 61%, namun rencana tersebut belum terealisasi sepenuhnya.

Dampak untuk Pembangunan Papua

Alokasi sebagian saham untuk BUMD Papua diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Papua dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

Negosiasi final yang direncanakan pada awal Oktober 2025 akan menjadi penentu realisasi rencana ambisius ini. Keberhasilan akuisisi tambahan saham tanpa mengeluarkan dana akan menjadi kemenangan diplomatik dan ekonomi yang signifikan bagi pemerintahan Prabowo.

Sumber: Detik

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.