Towa News, Jakarta – Pemerintah menetapkan target ambisius konversi 120 juta unit sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan. Program ini menjadi bagian dari agenda besar transisi energi bersih nasional yang diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Presiden Prabowo mendorong agar program tersebut dapat direalisasikan secepatnya.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa maksimal tiga sampai empat tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi," kata Bahlil seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (9/3/2026).

Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah juga menyiapkan insentif khusus bagi warga yang bersedia mengalihkan kendaraannya dari berbasis bensin ke motor listrik.

"Negara akan hadir untuk tanggung renteng dengan masyarakat ketika di-switch dari bensin ke motor listrik. Pasti ada semacam sweetener-nya," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Meski demikian, Bahlil belum merinci besaran insentif yang akan diberikan. Menurutnya, skema bantuan masih dirumuskan oleh satuan tugas (satgas) yang baru saja dibentuk.

Satgas Baru Dipimpin Bahlil

Guna mempercepat realisasi transisi energi, Presiden Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi Nasional dan menunjuk Bahlil sebagai ketuanya. Langkah ini dinilai krusial untuk menyinkronkan berbagai kebijakan sekaligus menekan beban subsidi energi dalam anggaran negara.

"Orientasinya adalah transisi energi bisa kita lakukan cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan mengkonversi dari PLTD, diesel, ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita," jelas Bahlil.

Akselerasi PLTS untuk Sekolah, Desa, dan Pulau Terpencil

Selain program konversi kendaraan, pemerintah juga berencana mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt yang akan diperuntukkan bagi sekolah, desa-desa, dan kawasan terpencil.

Kementerian ESDM menyebutkan pemanfaatan PLTS di pulau-pulau terpencil merupakan bagian dari program strategis untuk memperluas akses energi ke daerah yang selama ini sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.

"Di dalamnya termasuk kaitannya dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan," terang Bahlil dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).

Bahlil juga menyebut program ini sebagai upaya jangka panjang dalam menekan tingkat polusi udara di Indonesia.

"Ini jangka panjang untuk mengurangi polusi kita juga. Ini bagian dari energi baru yang diperlukan," kata dia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.