Towa News, Lombok Timur – Sebagian besar dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan pringgabaya, Lombok Timur, dinilai tidak menerapkan pengolahan limbah sesuai aturan yang berlaku, sehingga mengancam sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian mayoritas warga. Pemuda setempat mendesak pihak berwenang mengevaluasi dan menghentikan sementara operasional dapur MBG hingga ada sistem pengolahan limbah yang memadai.

Rio Jumadinata, pemuda Pringgabaya, menyampaikan keprihatinan tersebut pada Rabu (11/12/2025) dengan mengambil contoh kondisi di Desa Anggaraksa. Menurut Rio, dari sejumlah dapur MBG yang beroperasi di Kecamatan Pringgabaya, hanya sebagian kecil yang menerapkan pengolahan limbah. Kondisi di Desa Anggaraksa menjadi gambaran nyata dari permasalahan limbah dapur MBG yang mengancam lahan pertanian warga.

"Dari sekian persen MBG yang ada di Kecamatan Pringgabaya, hanya sebagian persen yang menerapkan pengolahan limbah. Artinya, dari sekian persen itu tidak mematuhi aturan yang berlaku," kata Rio.

Dampak terhadap Pertanian

Rio menjelaskan bahwa dampak tidak adanya pengolahan limbah dapur MBG dirasakan langsung oleh sektor pertanian. Di Kecamatan Pringgabaya, sekitar 80 persen penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

"Imbas dari tidak adanya pengolahan limbah ini justru ke lahan sektor pertanian, sehingga mengancam penghasilan petani. Pada intinya, sektor pertanian kami rasa terganggu dengan adanya MBG yang tidak mematuhi aturan, protokol, terutama pengolahan limbahnya," ungkap Rio.

Ia memperingatkan bahwa kondisi ini akan mengurangi penghasilan petani secara signifikan dalam jangka waktu dekat. "Satu atau dua bulan, atau empat bulan, bahkan satu tahun ke depan ini akan menghantam, akan menghabisi penghasilan petani itu sendiri. Artinya gagal panen," tambahnya.

Desakan Evaluasi dan Penghentian Sementara

Rio menilai pihak berwenang perlu segera melakukan evaluasi terhadap seluruh dapur MBG di Kecamatan Pringgabaya. Menurutnya, dari belasan dapur MBG yang beroperasi di kecamatan tersebut, sebagian besar tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai.

"Kami rasa perlu pihak yang berwenang, dari sekian banyak belasan dapur yang ada di Kecamatan Pringgabaya itu harus dievaluasi, harus di-stop dulu. Kemudian baru bisa dilanjutkan ketika adanya pengolahan limbah ini," tegas Rio.

Desa Anggaraksa Sebagai Contoh Permasalahan

Rio menekankan bahwa penilaiannya didasarkan pada kondisi riil di Desa Anggaraksa. Menurutnya, permasalahan serupa diperkirakan terjadi di wilayah lain di Kecamatan Pringgabaya mengingat banyaknya dapur MBG yang beroperasi tanpa sistem pengolahan limbah memadai.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program pemerintah yang menyediakan makanan bergizi bagi kelompok sasaran tertentu. Namun, pelaksanaannya di lapangan menimbulkan persoalan terkait pengelolaan limbah dari dapur-dapur MBG tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak berwenang terkait desakan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.