Prabowo di WEF: Supremasi Hukum Fondasi Investasi dan Keadilan Sosial

Dipublish oleh Tim Towa | 23 Januari 2026, 13:04 WIB

Bagikan:
X
Prabowo di WEF: Supremasi Hukum Fondasi Investasi dan Keadilan Sosial
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di ajang World Economic Forum (WEF) (Dok.Sekertariat Presiden)

Towa News, Davos, Swiss - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya supremasi hukum sebagai syarat utama terciptanya iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya di ajang World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026, Kamis (22/1/2026).

Dalam forum ekonomi bergengsi tersebut, Prabowo menyatakan bahwa kepastian dan keadilan hukum merupakan fondasi bagi masuknya investor asing ke Indonesia.

"Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan," ujar Prabowo seperti dilansir BPMI Setpres.

Kepala negara itu menyampaikan komitmen kuat bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara adil tanpa tebang pilih. Sejak 2025, pemerintahan Prabowo mengambil langkah tegas dalam menghadapi masalah korupsi di berbagai sektor.

"Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum," kata Prabowo seperti dikutip BPMI Setpres.

Sita Jutaan Hektare Lahan Ilegal

Prabowo mengungkapkan temuan penyalahgunaan besar-besaran dalam pengelolaan bahan bakar dan minyak mentah pada awal masa pemerintahannya. Praktik ilegal juga ditemukan hampir di seluruh sektor ekonomi.

Dalam tahun pertama pemerintahannya, aparat berhasil menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal.

"Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa. Saya menyebut ini bukan usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas. Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus," ungkap Prabowo seperti dilansir BPMI Setpres.

Target Hapus Kemiskinan Ekstrem

Presiden menyebut bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten telah membuahkan hasil nyata. Salah satunya adalah penurunan tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah Indonesia.

Pemerintah menargetkan penghapusan total kemiskinan ekstrem dalam empat tahun mendatang.

"Tidak ada yang lebih rentan, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan," kata Prabowo seperti dikutip BPMI Setpres.

Ia menambahkan, misi utamanya saat ini adalah membuat rakyat Indonesia yang paling miskin dan lemah dapat tersenyum. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemberantasan korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang menjadi kunci.

"Itulah misi saya sekarang untuk membuat rakyat Indonesia yang paling miskin, yang paling lemah, tersenyum. Saya pikir sebagian dari itu adalah kita harus memerangi korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang," tandas Prabowo.

Pidato di Davos tersebut menegaskan bahwa Indonesia terbuka bagi investasi global dengan satu prasyarat mutlak, yakni supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Sumber: BPMI Setpres

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

X Logo Snack Video