Towa News, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan hunian bagi korban bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Instruksi ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan bahwa pendataan kerusakan rumah akibat bencana telah selesai dilakukan. Berdasarkan data hingga Minggu (14/12/2025) pukul 17.00 WIB, total rumah yang terdampak mencapai 139.485 unit di tiga provinsi tersebut.

Rincian kerusakan meliputi 100.569 unit di Aceh, 29.766 unit di Sumatra Utara, dan 9.150 unit di Sumatra Barat. Kategori kerusakan bervariasi mulai dari rusak ringan, sedang, berat, hingga hanyut.

"Jadi total Bapak Presiden yang ringan, sedang, rusak, berat, dan hanyut total 139.485, data per hari Minggu 14 Desember 2025 jam 5 sore," kata Menteri PKP Maruarar Sirait, Senin (15/12).

Meskipun periode tanggap darurat masih berlangsung, pemerintah telah melakukan survei lokasi untuk mempercepat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Survei dilakukan bersama TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah setempat.

Di Aceh, sebanyak 30 lokasi telah disurvei untuk menentukan titik pembangunan hunian yang dapat segera direalisasikan. Sementara di Sumatra Utara, survei dilakukan di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Adapun di Sumatra Barat, lokasi survei meliputi Kota Padang, Tanah Datar, Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Pesisir Selatan.

Maruarar juga melaporkan kesiapan pembangunan hunian tetap menggunakan berbagai skema, termasuk Rumah RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) dengan dukungan industri dalam negeri.

Kabar menggembirakan datang dari sektor pembiayaan. Sebanyak 2.600 unit hunian tetap telah siap dibangun dengan pendanaan di luar APBN. Angka ini bertambah dari rencana awal 2.000 unit.

"Saya laporkan sama Bapak, 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf Pak, tadi malam ada tambah 500, tadi pagi 100 jadi terkumpul untuk 2.600 Pak. Dan siap untuk mulai bulan ini," ujar Menteri PKP.

Untuk mempercepat proses pembangunan, Maruarar meminta arahan presiden terkait koordinasi lintas kementerian. Koordinasi diperlukan untuk memastikan kepastian status lahan dan dukungan infrastruktur pendukung.

Menteri PKP mengusulkan rapat koordinasi dengan Kementerian Hukum untuk penyelesaian status tanah, serta Kementerian PUPR, Perhubungan, dan BNPB agar pembangunan dapat dimulai dalam waktu dekat.

"Kalau boleh kami bisa rapat dulu sekali Pak, supaya ada dari hukum, Menteri Hukum bisa status tanahnya, dengan Menteri PU, Perhubungan, BNPB supaya kita bisa jalan minggu ini sudah mulai membangun," pungkas Menteri PKP.

Percepatan pembangunan hunian pascabencana ini menjadi prioritas pemerintahan Prabowo untuk memastikan korban bencana segera mendapatkan tempat tinggal layak. Dengan target pembangunan dimulai pekan ini, diharapkan ribuan keluarga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan normal dalam waktu dekat.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.