Towa News, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketersediaan anggaran untuk menangani bencana di wilayah Sumatera berkat kebijakan penghematan yang diterapkan sejak awal masa kepemimpinannya. Efisiensi anggaran tersebut diklaim menghemat ratusan triliun rupiah dari APBN.

Kepala negara menyampaikan hal tersebut ketika memimpin Sidang Kabinet Penanganan Bencana di Istana Negara pada Senin (15/12/2025). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa Menteri Perumahan telah melaporkan rencana pembangunan 2.000 unit rumah bagi korban bencana.

"Kemungkinan rumah ini bisa langsung saja menjadi rumah tetap ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, cari lahan milik negara yang ada. Kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua," ujar Prabowo seperti dikutip dari Youtube Sekertariat Presiden.

Presiden menekankan bahwa dana penanganan bencana telah disiapkan dan siap digunakan. Ia menjelaskan, ketersediaan anggaran ini merupakan hasil dari langkah efisiensi yang dilakukan pemerintahannya sejak awal masa jabatan.

"Uangnya ada karena justru pemerintah kita, yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki, bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi," kata Prabowo dalam laporan Kompas TV.

Mantan Panglima TNI itu menambahkan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang penyelenggaraan perekonomian nasional.

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan," tegasnya seperti dikutip Youtube Sekertariat Presiden.

Prabowo juga menyebutkan bahwa langkah efisiensi tersebut berhasil mengurangi potensi korupsi dan kebocoran anggaran. Hasilnya, pemerintah kini memiliki keuangan yang memadai menjelang akhir tahun.

Bantuan Operasional Langsung Disalurkan

Pemerintah pusat telah menyalurkan dana operasional taktis kepada daerah yang terkena dampak bencana. Setiap pemerintah provinsi menerima Rp20 miliar, sementara masing-masing pemerintah kabupaten/kota di 52 wilayah terdampak mendapat Rp4 miliar.

"Kemudian semua gubernur yang terdampak, langsung saya perintahkan mengirimkan dana operasional taktis Rp20 miliar, semua bupati/wali kota di 52 kabupaten/kota yang terdampak, langsung saya kirim Rp4 miliar, dan ini sudah langsung dan sudah diterima, di luar anggaran pemulihan," jelas Prabowo seperti dilansir Youtube Sekertariat Presiden.

Bantuan tersebut diberikan di luar alokasi anggaran pemulihan yang akan digunakan untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kemudian hari.

Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025 telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang masif dan menimbulkan korban jiwa.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.