Prabowo Percepat Program Listrik 5.700 Desa dan 4.400 Dusun

Dipublish oleh Tim Towa | 27 Agustus 2025, 12.19 WIB

Towa News, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/8/2025). Rapat tersebut membahas evaluasi program ekonomi tahun 2025 sekaligus menyiapkan prospek kebijakan tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa salah satu fokus utama yang dilaporkan kepada Presiden adalah program elektrifikasi desa. Hingga saat ini, masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik.

Keterangan Pers Bahlil Seusai rapat dengan Presiden Prabowo dan jajaran kemerntrian lainya di istana negara

"Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029-2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya," jelas Bahlil.

Menurut Bahlil, program listrik desa ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil di pelosok. Presiden Prabowo secara tegas memerintahkan agar anggaran segera dialokasikan untuk program tersebut.

"Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan," tegasnya.

Program elektrifikasi ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memberikan akses listrik ke daerah terpencil, pemerintah berupaya menggerakkan ekonomi dari akar rumput untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain elektrifikasi desa, rapat juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi.

"Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN," ujar Bahlil.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses energi dan mendorong pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

Berita Terkait