Prabowo: Sekolah Negeri Tambah 3, Sekolah NU Langsung Terima 4 Layar Pembelajaran Digital

Towa News, Jombang - Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan memperluas akses sarana pembelajaran digital bagi sekolah-sekolah di Indonesia, termasuk yang dikelola Nahdlatul Ulama (NU). Komitmen tersebut disampaikan Presiden saat membuka Muktamar ke-35 NU di Lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Presiden menjelaskan, program penyediaan layar pembelajaran untuk sekolah negeri telah berjalan sejak tahun lalu dan akan ditingkatkan jumlahnya pada tahun ini. Ia menyebut sekolah-sekolah di bawah naungan NU akan mendapat porsi tambahan lebih banyak dibanding sekolah negeri pada umumnya.

“Tahun yang lalu semua sekolah negeri terima satu layar, satu ruang kelas. Tahun ini sekolah-sekolah negeri semuanya akan menerima tambahan tiga, tapi NU segera akan menerima langsung empat,” kata Presiden Prabowo Subianto pada sambutan Muktamar ke-35 NU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Menurut Presiden, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia agar setiap sekolah, termasuk yang berada di lingkungan pesantren, memiliki akses yang setara terhadap teknologi pembelajaran.

Perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan berbasis pesantren ini disampaikan Presiden dalam rangkaian pidatonya yang juga menyoroti pentingnya kedekatan pemerintah dengan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Presiden menegaskan keberpihakannya untuk terus memperkuat lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan kedua organisasi tersebut.

“Saya tidak ragu-ragu. Saya berpikir terus bagaimana saya membesarkan, memperkuat, memberdayakan Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan mengenai tambahan fasilitas digital ini disampaikan di hadapan peserta Muktamar ke-35 NU yang turut dihadiri langsung oleh Presiden sebagai bagian dari agenda kenegaraan sekaligus bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan pendidikan berbasis pesantren di Indonesia.