Towa News, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menambah kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350 ribu unit pada 2025. Kenaikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung Program Sejuta Rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (19/5).

“Berarti ada tambahan 130 ribu rumah dari kuota FLPP awal sebesar 220 ribu unit, dan ada lagi potensi untuk menambah 90 ribu rumah,” ujar Ara dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dukungan APBN dan Tantangan Pembiayaan

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,7 triliun dalam APBN 2025 untuk mendanai pembangunan 220 ribu unit rumah melalui skema KPR FLPP (Nota Keuangan APBN 2025, Kemenkeu). Namun, dengan penambahan kuota menjadi 350 ribu unit—dan potensi bertambah hingga 440 ribu unit—pemerintah menghadapi tantangan serius dalam hal pembiayaan.

Ara mengungkapkan bahwa anggaran negara hanya mampu menanggung sekitar 9 persen dari total kebutuhan program 3 juta rumah.

“Itu artinya hanya sekitar 270 ribu unit rumah yang mampu dibangun dengan kas negara,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa kementeriannya terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menutup kekurangan anggaran.

“Kami mencari investasi, pembiayaan dari Bank Indonesia, hingga CSR. Kalau tidak yakin sanggup, kami siap di-reshuffle. Tapi kami yakin, kami kerja keras untuk mencapai ini,” tegasnya (CNN Indonesia, 20 Mei 2025).

Skema FLPP dan Harga Rumah

KPR FLPP merupakan skema pembiayaan perumahan di mana pemerintah menanggung 75 persen biaya rumah, sedangkan sisanya ditanggung oleh bank (Kementerian PUPR, 2025). Harga rumah subsidi melalui skema ini berkisar antara Rp166 juta hingga Rp240 juta, tergantung lokasi (Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2024).

Skema ini ditujukan bagi MBR yang kerap kesulitan mengakses pembiayaan perumahan komersial. Pemerintah juga mengalokasikan sebagian kuota untuk kelompok tertentu, seperti Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Penyuluh BKKBN.

“Semoga TPK dan Tenaga Penyuluh BKKBN semakin mudah memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi MBR,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Rabu (14/5) di kutip dari CNN Indonesia, 15 Mei 2025.

Tantangan Backlog Perumahan

Data Bappenas mencatat backlog perumahan Indonesia masih tinggi, mencapai 12,7 juta unit pada akhir 2023 (Bappenas, Laporan Proyeksi Kebutuhan Perumahan 2023). Karena itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan rumah melalui program 3 juta unit rumah selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Respons DPR

Ketua Komisi V DPR RI dalam rapat menyambut baik penambahan kuota rumah subsidi ini, tetapi menekankan pentingnya pengawasan. “Kita harus pastikan rumah subsidi ini tepat sasaran, berkualitas, dan tidak jadi celah penyimpangan,” ujarnya dalam rapat kerja (Dokumentasi Rapat Komisi V DPR RI, 19 Mei 2025).

Sumber Referensi:

• CNN Indonesia (15 & 20 Mei 2025)

• Kementerian PUPR, Data FLPP 2025

• Kementerian Keuangan, Nota Keuangan & APBN 2025

• Bappenas, Proyeksi Kebutuhan Perumahan Nasional 2023

• Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2024

• Dokumen Rapat Komisi V DPR RI, 19 Mei 2025

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.