Towa News, Tokyo - Parlemen Jepang secara resmi menunjuk Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri (PM) pada Selasa (21/10/2025), menjadikannya perempuan pertama yang memimpin negara tersebut. Takaichi terpilih setelah memenangkan mayoritas suara dalam putaran pertama pemungutan suara di parlemen.

Dilansir kantor berita AFP, Selasa (21/10/2025), Takaichi terpilih setelah secara tak terduga memenangkan mayoritas suara dalam putaran pertama pemungutan suara di parlemen.

Politisi berusia 64 tahun ini akan resmi menjabat setelah pertemuan dengan Kaisar yang dijadwalkan pada Selasa malam. Takaichi menjadi PM kelima Jepang dalam beberapa tahun terakhir dan akan memimpin pemerintahan minoritas.

Sebelumnya, Takaichi terpilih sebagai ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) pada 4 Oktober 2025. Namun, enam hari kemudian, Partai Komeito keluar dari koalisi karena tidak nyaman dengan pandangan konservatif Takaichi dan skandal dana gelap LDP. Hal ini memaksa Takaichi membentuk aliansi baru dengan Partai Inovasi Jepang (JIP) yang reformis dan berhaluan kanan. Kesepakatan koalisi tercapai pada Senin (20/10) malam.

Program dan Tantangan Ekonomi

Dalam pidatonya, Takaichi berjanji akan "memperkuat ekonomi Jepang dan membentuk kembali Jepang sebagai negara yang dapat bertanggung jawab bagi generasi mendatang."

Sebagai pendukung setia doktrin ekonomi "Abenomics" dari mendiang PM Shinzo Abe, Takaichi menuntut penambahan belanja pemerintah dan pemotongan pajak. Ia juga berjanji memperkuat pengaruh eksekutif atas bank sentral.

Namun, rencana belanja besar-besaran ini menimbulkan kekhawatiran investor terhadap salah satu negara dengan utang tertinggi di dunia. Posisi nasionalistiknya juga diprediksi berpotensi memicu gesekan dengan China.

Inspirasi dari Margaret Thatcher

Mantan Menteri Keamanan Ekonomi dan Dalam Negeri ini kerap menyebut mantan PM Inggris Margaret Thatcher sebagai sumber inspirasinya. Ia mengagumi karakter kuat "Iron Lady" yang tetap berpadu dengan "kehangatan keibuan".

Takaichi berasal dari keluarga polisi dan buruh bengkel sebelum perlahan naik ke puncak kekuasaan. Ia lulus dari Universitas Kobe dengan gelar manajemen bisnis dan memulai karier politik pada 1993 sebagai calon independen, sebelum bergabung dengan LDP pada 1996.

Kontroversi Pernyataan Soal Jam Kerja

Takaichi menuai kritik dari Dewan Pembela Nasional untuk Korban Karoshi (kematian akibat kerja berlebihan) setelah menyatakan akan mengabaikan konsep "work-life balance".

"Saya sendiri akan meninggalkan gagasan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. Saya akan bekerja, bekerja, bekerja, bekerja, dan bekerja," ujar Takaichi dalam pidato setelah memenangkan pemilihan ketua LDP.

Kelompok yang dipimpin pengacara Hiroshi Kawahito menuntut Takaichi mencabut pernyataannya, dengan argumen sikap tersebut dapat memaksa pekerja bekerja berlebihan dan membangkitkan kembali mentalitas yang sudah ketinggalan zaman.

Agenda Kebijakan Lainnya

Takaichi berjanji membentuk pemerintahan dengan jumlah perempuan seperti di negara-negara Nordik dan meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan perempuan. Ia juga berbicara terbuka tentang perjuangannya menghadapi menopause.

Dalam kebijakan luar negeri, Takaichi diperkirakan akan menjamu Presiden AS Donald Trump pada 27 Oktober, yang akan menjadi tantangan besar pertamanya sebagai PM.

Namun, beberapa kebijakan konservatifnya menuai kontroversi, termasuk menentang revisi undang-undang yang mewajibkan pasangan menikah menggunakan nama keluarga sama, menghendaki garis suksesi kekaisaran tetap laki-laki, dan mendukung tindakan tegas terhadap orang asing yang melanggar aturan.

Sumber: Detik.com,REUTERS

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.