Towa News, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial menargetkan peluncuran Sekolah Rakyat pada Juli 2025 sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan dan mencetak generasi emas Indonesia. Sekolah gratis berbasis asrama ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan dalam acara Sinar Penjaga Harapan di Jakarta, Kamis (16/5/2025) malam, Sekolah Rakyat merupakan program terobosan yang dirancang tidak hanya untuk mencegah anak-anak miskin putus sekolah, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan.

“Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem kita sekolahkan di boarding school, lengkap dengan asrama, makan, pendidikan karakter, dan keterampilan. Mereka kita siapkan jadi pemimpin masa depan,” kata Agus dalam acara Sinar Penjaga Harapan, Kamis (16/5/2025).

Sekolah Rakyat akan beroperasi di 100 titik awal, dengan masing-masing sekolah menampung hingga 1.000 siswa. Lembaga ini akan berdiri di atas lahan minimal 8 hektare dan dilengkapi berbagai fasilitas seperti laboratorium, lapangan olahraga, asrama, serta perangkat belajar modern seperti iPad untuk setiap siswa.

“Sistem pendidikan yang digunakan berbasis teknologi. Siswanya bukan kita kasih buku atau kapur, tapi iPad. Ini bukan sekolah biasa,” ujar Agus.

Konsep pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga karakter kebangsaan, keagamaan, dan keterampilan profesional, menjadikannya berbeda dari sekolah formal pada umumnya..

Program ini dijalankan secara kolaboratif antar kementerian:

• Kementerian Sosial (Kemensos) bertanggung jawab sebagai pengarah utama,

• Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, BKN, dan Kemenag bertugas menyusun kurikulum dan menyediakan tenaga pendidik,

• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sarana dan prasarana fisik sekolah.

Proses seleksi siswa dilakukan melalui asesmen langsung oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan petugas lapangan Kemensos. Mereka akan memverifikasi kondisi rumah tangga dan mengevaluasi kelayakan anak menjadi siswa Sekolah Rakyat.

“Perintah Presiden, Sekolah Rakyat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang betul-betul tidak mampu,” tegas Agus.

Agus menambahkan, pada tahap awal, 65 titik lokasi akan difokuskan di provinsi dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hampir 50 persen penduduk miskin Indonesia berada di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.

Menjelang akhir acara, Agus juga menyinggung perjalanan hidupnya sebagai mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan aktivis di era reformasi. Kini, ia mengaku membawa semangat perjuangan rakyat ke dalam sistem pemerintahan.

“Kalau dulu saya memperjuangkan rakyat dari luar sistem, sekarang saya memperjuangkannya dari dalam, lewat kebijakan dan program yang nyata,” ujar Agus.

Ia menegaskan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melayani, bukan dinikmati. Agus juga mengajak masyarakat dan birokrasi untuk memiliki mental patriot, bukan mental inlander.

“Bangsa ini akan bangkit kalau kita semua punya mental patriot. Jangan takut bermimpi besar. Jangan lelah mencintai Indonesia,” pungkasnya.

Program Sekolah Rakyat menjadi representasi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah siswa yang masuk, tetapi juga dari kualitas pendidikan, pembentukan karakter, dan seberapa jauh lulusan Sekolah Rakyat mampu berkontribusi pada masyarakat dan mengubah nasib keluarganya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.