Towa News, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak membutuhkan hukum internasional dalam menjalankan kepemimpinannya di kancah global. Pernyataan ini disampaikan menyusul aksi militer AS terhadap Venezuela dan rencana aneksasi beberapa wilayah.

Dalam wawancara dengan New York Times yang dipublikasikan Kamis (8/1), Trump ditanya mengenai batasan yang ia miliki dalam menjalankan kepemimpinan global.

"Ya, ada satu hal. Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya cara yang bisa menghentikan saya," kata Trump seperti dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (10/1).

Politikus Partai Republik tersebut menambahkan, "Saya tak butuh hukum internasional. Saya tak berniat menyakiti orang lain," ujarnya dalam wawancara tersebut.

Meski begitu, Trump mengakui pemerintah tetap perlu mematuhi hukum internasional. Namun ia menekankan bahwa kepatuhan tersebut bergantung pada definisi hukumnya.

Soal Rencana Aneksasi Greenland

Terkait rencana AS untuk menguasai Greenland, Trump menyinggung pentingnya kepemilikan penuh dibandingkan sekadar perjanjian atau penyewaan.

"Kepemilikan sangat penting. Karena itulah yang saya rasa dibutuhkan secara psikologis untuk sukses," ungkapnya seperti dilaporkan The Guardian.

"Kepemilikan memberi Anda hal-hal dan elemen yang tidak bisa Anda dapatkan hanya dengan menandatangani dokumen," tambah Trump.

Bantah Beri Preseden Buruk

Trump membantah kekhawatiran bahwa tindakan menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan menciptakan preseden buruk bagi China terhadap Taiwan atau Rusia terhadap Ukraina.

Untuk membenarkan serangan ke Venezuela, Trump kembali melontarkan klaim bahwa Maduro telah mengirim geng kriminal ke AS.

"Ini adalah ancaman nyata... Tidak ada orang yang berbondong-bondong masuk ke China. Tidak ada narkoba yang berbondong-bondong masuk ke China," ujarnya.

Trump menyatakan keyakinannya bahwa Presiden China Xi Jinping tidak akan merebut kendali Taiwan. Ia mengatakan akan sangat kecewa jika Xi benar-benar melakukannya.

Aksi Militer AS di Venezuela

Wawancara tersebut berlangsung setelah AS melancarkan serangan militer ke ibu kota Venezuela. Presiden Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores ditangkap pasukan AS dan langsung diterbangkan ke Amerika Serikat.

Tindakan pemerintahan Trump tersebut memicu reaksi dari komunitas internasional yang menilai AS telah melanggar hukum internasional.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.