Towa News, Jakarta - Masalah salah sasaran dalam penyaluran Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan masih menjadi persoalan serius. Data terbaru menunjukkan sebanyak 54,13 juta penduduk miskin belum menerima bantuan iuran kesehatan, sementara 15,12 juta orang yang tergolong mampu justru masih tercatat sebagai penerima.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2025, masyarakat dari kelompok desil 1 hingga 5 yang seharusnya menjadi prioritas masih banyak yang belum mendapat perlindungan jaminan kesehatan nasional. Sebaliknya, warga dari kelompok desil 6 hingga 10 yang lebih mampu malah terdaftar sebagai penerima bantuan.

"Jadi yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu," kata Menteri sosial yang akrab disapa Gus Ipul, Senin (9/2/2026), dalam Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Komisi DPR di Gedung Parlemen, Jakarta.

Menanggapi temuan tersebut, pemerintah telah mengambil langkah perbaikan sejak tahun lalu. Gus Ipul menyebutkan, sejak 2025 sebanyak 13,5 juta penerima PBI yang terindikasi tidak tepat sasaran sudah dinonaktifkan.

"Dari 13,5 juta yang kita non aktifkan itu, berpindah ke segmen mandiri, jadi ini artinya penonaktifan yang pas dan tepat sehingga ia mampu secara mandiri, dan ada yang diambil alih pemda yang sudah Universal Health Coverage," ujar Gus Ipul.

Mensos juga mengakui perlunya verifikasi data yang lebih masif. Pada 2025, pihaknya baru mampu melakukan cross-check terhadap 12 juta kepala keluarga, padahal seharusnya mencakup lebih dari 35 juta kepala keluarga.

"Kita masih perlu melakukan cross-check lebih luas lagi, karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu meng-cross-check hanya 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK," ungkap Gus Ipul dalam.

Untuk memperbaiki akurasi data, Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi cepat. Pengalihan penerima PBI dilakukan secara bertahap mulai Mei 2025 hingga Januari 2026, yang berhasil menurunkan angka inclusion error dan exclusion error secara signifikan.

Inclusion error merupakan kondisi di mana orang yang seharusnya tidak mendapat bantuan justru menerima PBI, sedangkan exclusion error adalah kebalikannya.

Gus Ipul optimistis dengan menggunakan pembagian desil sebagai acuan, tingkat kesalahan penyaluran bantuan akan semakin mengecil meski masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan termasuk untuk penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya tercakup dalam PBI Jaminan Kesehatan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.