Towa News, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) memperingatkan mitra Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) agar tidak lepas tangan dalam pengawasan operasional dapur, namun juga dilarang keras mengintervensi pengelolaan dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan masih banyak mitra yang hanya menerima insentif tanpa menjalankan tanggung jawab dengan baik.

"Anda di rumah, cuma nyuruh pembantu atau siapa untuk melihat dapur, terus kongko-kongko dapat Rp6 juta sehari, itu keterlaluan," ujar Nanik dalam acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG di Kabupaten Pacitan, Sabtu (7/2).

Nanik menjelaskan, insentif Rp6 juta per hari yang diterima mitra sudah termasuk biaya sewa peralatan dapur. Karena itu, mitra wajib menyediakan semua peralatan dalam kondisi baru dan berkualitas, serta membangun dapur sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) BGN.

Mitra juga harus merekrut relawan dengan persyaratan tes kesehatan yang dilakukan berkala setiap empat bulan, mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan, dan menyiapkan kepala koki cadangan untuk mengawasi alur memasak.

Larangan Intervensi

Meski harus aktif mengawasi, Nanik menegaskan mitra dilarang mengintervensi, mendominasi, atau "menyetir" dapur SPPG, terutama dalam hal penentuan menu yang sudah disusun ahli gizi.

"Masa makanan sudah disusun ahli gizi terus mengambil alih. Ini yang terjadi viral, yang sekarang lagi ramai. Lah yang pintar itu ahli gizi atau Anda? Loh kok malah ngatur ahli gizi," kata mantan wartawan senior itu dengan tegas.

Ia menyebut intervensi tersebut kerap dilakukan mitra agar belanja bahan baku lebih murah sehingga bisa mengambil keuntungan lebih besar. Padahal, dampaknya adalah kualitas makanan menjadi buruk dan tidak memenuhi nilai gizi.

Ancaman Suspend

Berdasarkan investigasi timnya, Nanik mengungkap banyak ditemukan permainan anggaran belanja bahan baku yang dilakukan mitra, bahkan ada yang berkolusi dengan oknum Kepala SPPG.

Nanik memastikan dapur yang mitranya terbukti mengintervensi penentuan menu dan membeli bahan baku kualitas rendah akan langsung ditutup sementara.

"Begitu saya tahu dan menemukan mitra intervensi dalam penentuan menu dan belanja bahan baku kualitas nomor dua, saya akan langsung suspend satu minggu," tegasnya.

Selain insiden keamanan pangan, suspend kini juga diberlakukan jika mitra tidak benar menggunakan anggaran Rp10 ribu per porsi yang akan diaudit BGN.

Nanik, yang juga Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, menyatakan masih bisa memahami jika mitra mencari untung sedikit. Namun, keuntungan besar dengan merekayasa menu atau memilih bahan pangan tidak berkualitas tidak bisa ditolerir.

Mitra memang berhak berbelanja bahan makanan untuk dapur MBG karena Kepala SPPG sebagai ASN tidak boleh terlibat transaksi jual beli. Namun, semua belanja harus sepengetahuan Kepala SPPG.

Acara yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pacitan, Plt Bupati Ponorogo, serta jajaran Forkompimda dari kedua kabupaten tersebut juga diikuti para kepala SPPG se-Kabupaten Pacitan dan Ponorogo, serta para mitra dan yayasan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.