Towa News, Jakarta – Aliansi mahasiswa yang menamakan diri BEM Bersatu menyatakan sikap menolak segala bentuk penyusupan kepentingan politik praktis ke dalam gerakan mahasiswa, termasuk dalam rangkaian aksi penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi belakangan ini. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, yang juga menjabat Ketua BEM Fakultas Hukum UIC, menegaskan gerakan mahasiswa semestinya tetap menjadi representasi suara rakyat, bukan dijadikan alat oleh elite politik untuk merebut kekuasaan.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” kata Rahmat Djimbula, Selasa (16/6/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Rahmat mengungkap dugaan keterkaitan salah satu pimpinan aksi penolakan MBG, Tiyo Ardianto, dengan jaringan politik tertentu. Ia menyebut kendaraan yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang disebut sebagai adik dari seorang purnawirawan TNI berpangkat letnan jenderal.
“Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politikus PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” ujar Rahmat.
Rahmat menambahkan, dugaan tersebut semakin kuat setelah Tiyo tercatat hadir dalam forum yang sama dengan purnawirawan jenderal itu, yakni dalam sebuah dialog kebangsaan di Bandung.
“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI Purnawirawan SS juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” ucap Rahmat.
Selain menyoroti dugaan keterlibatan jaringan politik, BEM Bersatu juga menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini kehilangan arah karena minim kajian dan lemahnya argumentasi yang dibangun.
“Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu,” kata Rahmat.
Aliansi ini juga mempertanyakan prioritas isu yang diangkat dalam aksi-aksi tersebut, mengingat program yang dinilai berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran kritik.
“Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis, yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat, justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” ucap Rahmat.
BEM Bersatu turut menolak narasi krisis yang dinilai tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting lainnya, seperti pemberantasan korupsi. Aliansi ini juga menyatakan keprihatinan atas dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar, sebagaimana telah diklarifikasi oleh sejumlah BEM, termasuk dari Universitas Negeri Jakarta dan Unindra.
“Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI),” ujar Rahmat.
“BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik,” tambah Rahmat .
Dalam pernyataan sikapnya, BEM Bersatu menyampaikan tiga poin tuntutan utama. Pertama, mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, maupun segala bentuk intervensi politik praktis. Kedua, mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan adanya perbaikan tata kelola agar program tepat sasaran dan akuntabel. Ketiga, mendukung pengusutan tuntas dugaan korupsi tanpa pandang bulu serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk mengawal proses hukumnya secara kritis dan objektif.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan BEM dari berbagai kampus, di antaranya Wildan Ricky (Ketua BEM Fakultas Hukum UNISIA), Muhammad Yani (BEM Fakultas Hukum UIJ), Ardi Zulkifly (Ketua BEM FISIP UNAS), Ardiansyah (Ketua BEM Institut Al-Aqidah), Ahmad Ghazy (BEM Psikologi UNJ), Alfi (Ketua BEM FEB UNPAM), Dicky (BEM Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Unindra), Ahmad (BEM Fakultas Teknik Universitas BSI), dan Rezky Anandar (BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut STIAMI).
Sumber: ANTARA dan detikNews
Diskusi & Komentar
Belum ada diskusi di artikel ini. Jadilah yang pertama!