Towa News, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan DPR akan menindaklanjuti rangkaian pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi karya sutradara Dandhy Laksono yang terjadi di sejumlah kampus.

Pernyataan itu disampaikan Puan usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

"Terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif," ujar Puan Maharani seperti dikutip dari detikNews, Selasa (12/5/2026).

Meski mengaku belum memahami secara mendalam isi film tersebut, Puan memastikan lembaga legislatif tidak akan tinggal diam. "Apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindak lanjuti di DPR," ucap dia dalam laporan detikNews.

Puan menilai, apabila konten film dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif di masyarakat, penanganannya harus dilakukan secara tepat dan terukur bukan dengan pembubaran paksa. Ia menegaskan DPR akan meminta komisi terkait untuk meminta penjelasan resmi atas kejadian ini.

"Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga. Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut," kata Puan seperti dilaporkan detikNews.

Tiga Kampus di Mataram Bubarkan Nobar

Sebelumnya, kegiatan nobar film Pesta Babi dilaporkan dibubarkan di beberapa perguruan tinggi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan laporan detikBali, Selasa (12/5/2026), pembubaran pertama terjadi di Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram pada Senin (27/4), disusul Universitas Mataram (Unram) pada Kamis malam (7/5), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram pada Jumat malam (8/5).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB, Surya Bahari, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan rektorat Undikma dan Unram terkait langkah pembubaran tersebut. Menurutnya, keputusan itu diambil pihak kampus atas pertimbangan potensi dampak sosial yang ditimbulkan.

"Kalau dibiarkan kan nanti dampaknya luar biasa kalau memang dibiarkan. Kami dengan Undikma sudah koordinasi dengan rektoratnya. Jadi koordinasi intern saja dulu," kata Surya Bahari.

Sumber: Detik.com, CNN Indonesia

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.