Towa News, Manila - Filipina menjadi negara pertama di dunia yang menetapkan status darurat energi nasional sebagai respons terhadap konflik di Timur Tengah. Deklarasi tersebut ditetapkan melalui Perintah Eksekutif (EO) Nomor 110 yang ditandatangani Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada Selasa (24/3/2026), dengan mempertimbangkan posisi Filipina sebagai negara yang sangat bergantung pada impor produk minyak bumi.

Konflik Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah memicu penutupan Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia, yang mengguncang pasar energi global, mendorong lonjakan harga, serta memicu kelangkaan pasokan.

Dalam perintah eksekutifnya, Marcos menegaskan secara tegas.

"Status darurat energi nasional dengan ini dinyatakan sehubungan dengan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, serta bahaya besar yang mengancam ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara," ujar Marcos.

Cadangan 45 Hari dan Upaya Pengamanan Pasokan

Menteri Energi Filipina Sharon Garin mengungkapkan bahwa cadangan bahan bakar negara saat ini dalam kondisi terbatas.

"Kami saat ini memiliki cadangan bahan bakar sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi. Kami sedang berupaya mengamankan sekitar 1 juta barel minyak dari berbagai negara, baik di dalam maupun luar kawasan Asia Tenggara, meski kemungkinan ada keterlambatan," kata Garin.

Garin juga menjelaskan bahwa Filipina akan sementara waktu lebih bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi sebagai respons terhadap melonjaknya biaya gas alam cair (LNG).

Kewenangan Darurat dan Program UPLIFT

Status darurat energi nasional tersebut akan berlaku selama satu tahun sejak dipublikasikan dalam lembaran negara resmi, kecuali jika Presiden memutuskan untuk memperpanjang atau mencabutnya lebih awal. Selama masa darurat, Departemen Energi (DOE) bersama Philippine National Oil Company (PNOC) diberikan kewenangan khusus untuk melakukan pengadaan bahan bakar, termasuk izin pembayaran uang muka melebihi batas 15% dari nilai kontrak pengadaan.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah adalah meluncurkan program "UPLIFT"— yaitu kerangka dukungan menyeluruh untuk kehidupan masyarakat, industri, pangan, dan transportasi — yang ditujukan untuk membantu sektor-sektor penting termasuk transportasi, pertanian, dan UMKM.

Peso, Remitansi, dan Risiko Inflasi

Marcos juga mengarahkan Kementerian Keuangan untuk berkoordinasi dengan bank sentral Filipina guna memantau dampak konflik terhadap peso Filipina, pengiriman uang dari pekerja migran, serta risiko depresiasi mata uang.

Ahli strategi BDO Unibank, Jonathan Ravelas, menilai langkah pemerintah ini dengan hati-hati.

"Ini adalah langkah pencegahan, bukan tanda kepanikan. Pemerintah bergerak lebih awal untuk mengelola risiko dari potensi guncangan harga minyak yang berkepanjangan," ujar Ravelas.

Namun ia memperingatkan, "Jika harga minyak tetap tinggi, tekanan inflasi dapat berlanjut, yang akan mempersulit prospek penurunan suku bunga."

Kritik Parlemen dan Ancaman Mogok

Langkah pemerintah ini tidak lepas dari tekanan politik. Para senator sebelumnya telah mendesak Marcos secara terbuka.

"Presiden harus mengakui kondisi darurat yang dihadapi keluarga-keluarga di Filipina akibat melonjaknya harga energi," desak sejumlah senator dalam pernyataan bersama mereka di Senat.

Para pekerja transportasi dan penumpang bahkan berencana melakukan pemogokan selama dua hari mulai Kamis (26/3) untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar.

"Ini adalah kegagalan nyata pemerintahan Marcos dalam bertindak melindungi rakyat kecil," tegas koordinator aksi pemogokan dalam pernyataannya.

Konteks Regional

Tahun lalu, hampir 90 persen minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke kawasan Asia. Sekitar 98 persen kebutuhan minyak mentah Filipina berasal dari kawasan Teluk, sehingga gangguan di Selat Hormuz berdampak langsung terhadap sektor transportasi hingga harga kebutuhan pokok. Sejak konflik di Timur Tengah dimulai pada 28 Februari, harga bensin dan solar di Filipina telah melonjak lebih dari dua kali lipat.

Di tingkat regional, Jepang juga mengumumkan langkah serupa.

"Jepang akan melepas cadangan minyak negara mulai Kamis (26/3) sebagai respons atas kekhawatiran pasokan akibat eskalasi konflik," bunyi pernyataan resmi pemerintah Tokyo.

Sumber: Reuters, The Straits Times, BBC, GMA News, Philippine News Agency (PNA), Bloomberg

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.