Towa News, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pernyataan mengejutkan saat menolak wacana pembentukan Kementerian Kepolisian. Perwira tinggi bintang empat itu menegaskan lebih memilih menjadi petani daripada menjabat sebagai menteri kepolisian.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Jenderal Sigit dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Ia mengungkapkan bahwa dirinya bahkan pernah menerima tawaran menjadi menteri kepolisian melalui pesan WhatsApp.

"Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, 'Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian'. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," tegas Jenderal Sigit yang langsung disambut tepuk tangan peserta rapat seperti dilansir YouTube DPR RI.

Pernyataan dramatis itu mencerminkan penolakan keras Kapolri terhadap ide menempatkan Polri di bawah kementerian. Menurutnya, struktur kelembagaan Polri yang saat ini langsung berada di bawah presiden adalah yang paling ideal dan tidak boleh diubah.

Jenderal Sigit bahkan menyatakan sikapnya dengan sangat lugas. Ia lebih memilih diberhentikan dari jabatan Kapolri daripada menerima skema Polri berada di bawah kementerian meski dirinya yang memimpin sebagai menteri.

"Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot," ujarnya dalam rapat tersebut seperti dilaporkan DetikNews.

Kapolri menilai penempatan Polri di bawah kementerian justru akan melemahkan tiga hal sekaligus: institusi kepolisian itu sendiri, negara, dan presiden. Ia menekankan bahwa posisi Polri yang langsung di bawah presiden memungkinkan institusinya bergerak lebih responsif dan fleksibel dalam melayani masyarakat.

Menurut Sigit, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian khusus, akan muncul potensi dualisme kepemimpinan atau yang disebutnya sebagai "matahari kembar". Kondisi ini dinilai akan menghambat kinerja Polri saat presiden membutuhkan respons cepat dari institusi kepolisian.

"Mohon maaf Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Sigit dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI seperti dikutip dari YouTube DPR RI, Senin (26/1).

Jenderal Sigit mengapresiasi dukungan sejumlah fraksi DPR yang menginginkan Polri tetap berada langsung di bawah presiden. Ia meminta seluruh jajaran Polri untuk memperjuangkan posisi ini hingga titik darah penghabisan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.