Towa News, Kuala Lumpur - Malaysia menghadapi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan 2026. Pemerintah setempat memperingatkan bahwa kepastian pasokan energi nasional hanya dapat dijamin hingga akhir Mei, sementara kondisi kritis diperkirakan mulai terjadi pada Juni mendatang, seiring meningkatnya tekanan akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah terhadap rantai pasokan energi global.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan bahwa dua bulan ke depan akan menjadi ujian berat bagi ketahanan energi negara tersebut.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujar Akmal Nasrullah Mohd Nasir seperti dikutip dari Bloomberg, Minggu (12/4).

Akmal turut menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya terbatas pada ketersediaan BBM, melainkan juga mencakup bahan baku berbasis minyak dan gas yang dibutuhkan oleh sektor industri, termasuk farmasi dan alat kesehatan.

Sebelumnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah memberikan sinyal serupa, menyebutkan bahwa ketidakpastian pasokan energi berpotensi mulai dirasakan masyarakat pada bulan Juni. Pernyataan tersebut mempertegas kerentanan Malaysia di tengah tekanan krisis energi yang berskala global.

Meski demikian, pemerintah memastikan situasi saat ini masih terkendali. Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Salleh mengakui adanya lonjakan permintaan BBM di beberapa wilayah yang sempat menimbulkan gangguan sementara di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar.

"Posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi," tegas Fuziah Salleh, seraya mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan, Senin (13/4).

Untuk menghadapi potensi krisis, pemerintah Malaysia mulai menjalankan strategi diversifikasi sumber pasokan energi dan mempererat kerja sama dengan negara-negara mitra dagang utama.

Di sisi lain, pemerintah membantah laporan media asing yang menyebut adanya ekspor solar Malaysia ke Filipina sebanyak 329 ribu barel. Perusahaan energi nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak mana pun di Filipina, dan saat ini tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri.

Sebagai langkah penghematan energi tambahan, pemerintah Malaysia mengaktifkan kembali kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Skema ini berlaku hingga tiga hari dalam sepekan, namun dikecualikan bagi pegawai di sektor keamanan, kesehatan, dan pendidikan yang tetap wajib hadir di tempat kerja.

Kebijakan WFH juga hanya berlaku bagi ASN yang berdomisili lebih dari 8 kilometer dari kantor dan bertugas di wilayah tertentu, mencakup Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, serta ibu kota negara bagian lainnya

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.