Towa News, Jakarta - Sebuah video yang diunggah akun TikTok @NOVIR007 pada Senin, 6 April 2026, mendadak viral. Tampak deretan sepeda motor listrik berstiker "Badan Gizi Nasional Republik Indonesia" memenuhi sebuah gudang besar. Pembuat konten mengklaim jumlahnya mencapai 70.000 unit, hanya untuk wilayah Jawa Barat. Publik pun geger.

Namun klaim itu tidak benar. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana segera angkat bicara dan meluruskan informasi yang beredar.

Klarifikasi BGN: bukan 70 ribu unit

Dalam keterangan resminya, Dadan memastikan realisasi pengadaan motor listrik hanya mencapai 21.801 unit dari 25.000 unit yang dikontrakkan pada anggaran tahun 2025. Seluruh motor belum didistribusikan karena masih menjalani proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

"Motor tersebut belum di bagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN (Barang Milik Negara ) sebelum didistribusikan." kata Dadang kepala BGN,  Selasa, 7 April 2026

Soal harga, setiap unit motor dibeli di bawah Rp42 juta, lebih murah dari harga pasaran yang mencapai Rp52 juta per unit. Seluruh unit diproduksi di Citeureup, Jawa Barat, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 48,5 persen.

Lalu apa urgensinya?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak distribusi makanan bergizi ke seluruh pelosok Indonesia,  termasuk anak-anak sekolah dan ibu hamil di daerah yang tidak bisa dijangkau kendaraan roda empat.

Kepala SPPG membutuhkan mobilitas tinggi untuk memantau, mengkoordinasi, dan memastikan penyaluran berjalan lancar di medan-medan sulit. Motor listrik dinilai sebagai solusi paling praktis untuk kondisi tersebut.

"Kita akan distribusikan nanti untuk operasional, seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit." kata Dadang kepala BGN, di kutip dari antara 9 April 2026.

Kemenkeu langsung rem

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal pembatasan tegas setelah mengkonfirmasi langsung kepada Kepala BGN dalam taklimat bersama Presiden Prabowo Subianto. Purbaya memastikan tidak ada anggaran baru untuk motor listrik BGN pada 2026.

"Saya tanya semalam, tidak ada lagi pembelian. Tahun lalu ada miskomunikasi. Seingat saya, pengadaan itu sudah ditolak, tetapi ternyata sebagian sudah sempat lolos." kata Purbaya, Dikutip dari Okezone Economy, Kamis, 9 April 2026.

Kemenkeu menegaskan, anggaran negara harus diprioritaskan untuk belanja bahan makanan bergizi. Mitra SPPG diharapkan mampu membiayai kebutuhan operasional secara mandiri dari pengelolaan program.

Polemik ini mencerminkan tegangan nyata dalam pengelolaan program sosial berskala nasional: antara kebutuhan lapangan yang tidak bisa diabaikan dan tuntutan efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal. Selama ribuan SPPG masih harus menjangkau pelosok tanpa jalan yang memadai, perdebatan soal kendaraan operasional kemungkinan belum akan selesai.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.