Towa News, Jakarta - Pemerintah memastikan jenis bahan bakar minyak (BBM) baru berupa biodiesel B50 akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026. Sebelum kebijakan ini resmi dijalankan, otoritas terkait masih akan menggelar evaluasi akhir atas hasil uji coba yang telah berjalan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa rapat lanjutan bersama tim uji coba akan digelar dalam sepekan ke depan guna memastikan kesiapan penerapan B50.
“B50 sesuai dengan jadwal akan diimplementasikan pada 1 Juli 2026. Mungkin satu minggu lagi saya akan melakukan rapat dengan tim uji coba. Sekarang kan kita masih terus melakukan uji coba,” kata Bahlil, Senin (15/6/2026).
Bahlil mengungkapkan bahwa mayoritas parameter pengujian B50 sejauh ini menunjukkan hasil yang memuaskan. Dari segi kadar air, kualitas B50 bahkan dinilai lebih baik dibanding B40 yang saat ini masih digunakan.
“Sekitar 80-90% hasil uji coba, alhamdulillah baik. Bahkan kadar airnya dibandingkan dengan B40 itu lebih baik di B50. Namun, hasil akhirnya akan kami sampaikan setelah rapat evaluasi final,” ujar Bahlil.
B50 sendiri merupakan campuran bahan bakar yang terdiri atas 50 persen biodiesel berbasis kelapa sawit dan 50 persen solar, naik dari komposisi B40 yang berlaku saat ini. Kebijakan ini ditujukan untuk memperbesar penyerapan sawit dalam negeri sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebutkan bahwa proses penyusunan regulasi pendukung implementasi B50 di berbagai sektor sedang dirampungkan agar bisa berjalan serentak mulai Juli.
Ia memperkirakan, hingga akhir Desember 2026, penambahan campuran biodiesel ini dapat menghasilkan penghematan devisa hingga Rp157,28 triliun, sementara nilai tambah dari komoditas crude palm oil (CPO) diproyeksikan meningkat menjadi Rp24,68 triliun.
“Dan untuk proyeksi hingga Desember 2026 dengan adanya penambahan 50% ini, maka penghematan devisa yang bisa dilakukan mencapai Rp 157,28 triliun dan peningkatan nilai tambah CPO juga merambah naik menjadi Rp 24,68 triliun,” kata Eniya, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Seiring transisi dari B40 ke B50, pemerintah turut menaikkan target penyaluran biodiesel. Alokasi yang sebelumnya ditetapkan sebesar 15,64 juta kiloliter pada 2026 kini direvisi menjadi 17,60 juta kiloliter, menyusul penerapan kebijakan baru yang dimulai awal Juli.
Meski volume penyaluran bertambah, skema insentif tidak mengalami perubahan dari kebijakan sebelumnya. Dukungan insentif tetap hanya diberikan untuk penyaluran di sektor Public Service Obligation (PSO), sementara sektor non-PSO mengikuti mekanisme harga pasar.
“Alokasi PSO dan non-PSO akan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Disalurkan insentif untuk yang sektor PSO saja,” ujar Eniya.
Pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat memberikan dampak sosial berupa penyerapan tenaga kerja hingga sekitar 2,2 juta orang. Dari sisi lingkungan, peningkatan penggunaan energi terbarukan ini ditargetkan mampu menekan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 sepanjang 2026.
Sebagai perbandingan, program B40 yang telah berjalan sejak 2025 mencatatkan realisasi penyaluran sebesar 14,94 juta kiloliter, atau setara capaian 95,67 persen dari target untuk sektor PSO dan non-PSO.
“Manfaat mandatori biodiesel telah kita ketahui bahwa biodiesel 40% itu sudah dilakukan sejak tahun 2025 lalu dan ini menghasilkan total realisasi di tahun 2025 adalah sebesar 14,94 juta kl, capaiannya 95,67% terserap untuk sektor PSO dan non-PSO,” tandas Eniya.|
Sumber: detik.com,cnbcindonesia
Google Account
Diskusi & Komentar
Belum ada diskusi di artikel ini. Jadilah yang pertama!