Towa News, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat pencapaian signifikan dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sepanjang 2025. Realisasi PNBP mencapai Rp29 triliun atau melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp25 triliun.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan capaian tersebut menunjukkan kenaikan 116,04 persen dari target awal.

"Target PNBP Tahun Anggaran 2025 sebesar sekitar Rp25 triliun dapat kami lampaui menjadi Rp29 triliun atau naik 116,04 persen. Ini menjadi indikator bahwa pengelolaan sektor komunikasi dan digital berjalan semakin baik," ujar Meutya seperti dikutip dari siaran pers Kemkomdigi, Senin (26/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Meta Siapkan Uji Coba Layanan Berlangganan Premium untuk Instagram, Facebook, dan WhatsApp

Menurut Meutya, kontribusi PNBP bersumber dari sejumlah pos strategis. Di antaranya Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, sektor telekomunikasi, layanan orbit satelit, sertifikasi, penyiaran, serta pos PNBP lainnya di lingkungan kementerian.

Selain pencapaian PNBP, Kemkomdigi juga melaporkan kinerja realisasi anggaran hingga 31 Desember 2025. Dari pagu anggaran existing sebesar Rp12,67 triliun, terdapat pemblokiran sekitar Rp1,5 triliun sehingga pagu setelah blokir menjadi Rp11,4 triliun.

Realisasi belanja negara dari Kemkomdigi tercatat Rp10,58 triliun atau mencapai 94,9 persen dari pagu setelah blokir.

"Di 2025, kami memulai dengan pagu sekitar Rp7,7 triliun dan Alhamdulillah realisasinya mencapai sekitar Rp10,5 triliun. Ini menunjukkan bahwa dengan efisiensi, penetapan prioritas yang tepat, dan tata kelola yang lebih baik, kinerja sektor digital dapat memberikan kontribusi nyata bagi negara," kata Meutya dalam laporan siaran pers Kemkomdigi.

Meutya juga mengungkapkan prestasi kementerian di bidang akuntabilitas. Kemkomdigi kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun 2025.

Baca Juga: Menkeu Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat Meski Ketidakpastian Global Meningkat

Ke depan, Meutya menegaskan komitmen kementerian untuk terus memperbaiki tata kelola dan mengoptimalkan realisasi anggaran pada 2026.

"Pada tahun 2026, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola dan mengoptimalkan realisasi anggaran untuk mendukung capaian kinerja anggaran yang berdampak nyata bagi masyarakat," tutup Meutya.
Dengan pencapaian ini, Kemkomdigi menargetkan kinerja yang lebih optimal pada 2026 guna memperkuat transformasi digital nasional dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.