Towa News, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyerukan perlunya pembenahan menyeluruh dalam sistem pengelolaan ekonomi nasional sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara, terutama di sektor maritim. Hal itu disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia sejatinya memiliki fondasi yang kokoh untuk menjadi negara maju, mencakup letak geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, dan bonus demografi. Namun, potensi tersebut dinilai belum optimal dalam mendorong kesejahteraan rakyat.

"Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita," kata Presiden Prabowo Subianto, Rabu (20/5/2026).

Prabowo secara khusus menyoroti maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal berbendera asing di perairan Indonesia. Ia menegaskan bahwa penegakan kedaulatan di laut tidak bisa lagi ditunda.

"Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Negara juga memaparkan besarnya nilai ekspor komoditas andalan Indonesia. Pada 2025, devisa dari ekspor minyak kelapa sawit tercatat mencapai 23 miliar dolar AS atau setara Rp391 triliun, sementara ekspor batu bara menyumbang 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp510 triliun.

Indonesia pun kini disebut telah menjadi eksportir terbesar ferro alloy atau paduan besi di dunia, di samping posisinya sebagai eksportir utama kelapa sawit dan batu bara.

Meski demikian, Prabowo menilai rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara anggota G20 maupun sejumlah negara tetangga di kawasan.

"Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko," kata Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo mempertanyakan kondisi paradoks dalam perekonomian nasional. Meski ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, jumlah kelas menengah justru menyusut dan angka kemiskinan tercatat meningkat.

"Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat," ujar Prabowo Subianto, seraya menyebut pertanyaan itu ditujukan kepada seluruh partai politik, organisasi kemasyarakatan, pakar, hingga akademisi.

Presiden menilai kondisi itu sebagai cerminan adanya persoalan sistemik, antara lain berupa praktik under-invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan yang selama puluhan tahun mengakibatkan aliran kekayaan nasional ke luar negeri.

Dalam bagian akhir pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya kemandirian Indonesia dalam menentukan harga komoditas strategis seperti kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya.

"Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita," tegas Presiden Prabowo Subianto.

Pidato tersebut menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan nasional, baik di wilayah darat, laut, maupun dalam sistem ekonomi, demi memastikan kekayaan Indonesia sepenuhnya bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Sumber: BPMI Sekretariat Presiden

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.