Towa News, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjadikan ekonomi Pancasila sebagai pijakan utama dalam pembangunan nasional. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Menurut Presiden, pembangunan ekonomi wajib berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok atau wilayah tertentu.

"Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional," ujar Presiden Prabowo Subianto, Rabu (20/5/2026).

Presiden menekankan bahwa negara harus hadir untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

"Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan," kata Presiden Prabowo.

Birokrasi Kuat dan Pemberantasan Korupsi

Dalam pidato yang sama, Presiden Prabowo menekankan bahwa kemajuan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari kualitas pelayanan publik dan kekuatan birokrasi.

"Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja," ujar Presiden Prabowo dalam keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden, Rabu (20/5/2026).

Ia juga menyinggung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Salah satu contohnya adalah kenaikan penghasilan hakim yang disebut mencapai hampir 300 persen.

Selain itu, Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk segera memberantas praktik penyimpangan di internal masing-masing.

"Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup," kata prabowo.

Koperasi Merah Putih dan Transisi Energi

Pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Merah Putih. Hingga saat ini, sebanyak 1.061 koperasi telah beroperasi, dengan target 20.000 unit aktif pada Agustus 2026 dan lebih dari 60.000 unit hingga akhir tahun.

Di bidang energi, pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 100 gigawatt dalam tiga tahun ke depan, sekaligus mendorong konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik.

"Insyaallah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga," ujar Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa ekonomi Pancasila bukan semata konsep, melainkan strategi konkret untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.