Towa News, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad pemerintah untuk membenahi institusi peradilan sekaligus mengintensifkan penegakan hukum demi melindungi aset negara dari pengelolaan yang merugikan kepentingan nasional.

Penegasan itu disampaikan Presiden saat hadir dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

"Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI," ujar Presiden Prabowo sebagaimana dikutip dari BPMI Sekretariat Presiden, Rabu (13/5/2026).

Prabowo menekankan bahwa perlindungan kekayaan negara merupakan persoalan mendasar yang menyangkut kelangsungan hidup seluruh rakyat. Menurutnya, kemakmuran tidak akan terwujud selama hasil pengelolaan sumber daya negara tidak diorientasikan pada kepentingan rakyat banyak.

"Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan," tegasnya .

Dalam kesempatan itu, Presiden mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas sejumlah capaian dalam penyelamatan aset negara. Namun, ia mengingatkan bahwa yang telah diselamatkan baru sebagian kecil dari potensi kekayaan yang masih harus dipulihkan.

"Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa," kata prabowo, Rabu (13/5/2026).

Prabowo memastikan negara akan terus hadir melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten, yang disebutnya sebagai fondasi kebangkitan dan penguatan nasional.

"Kita akan ambil langkah-langkah yang tegas. Kita harus tegakkan hukum, kita harus meyakinkan bahwa negara hadir dan negara akan hadir terus. Dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit, lebih hebat lagi," ungkapnya.

Di sisi lain, Presiden juga menyoroti pentingnya penguatan sektor yudikatif. Ia menyebut peningkatan kesejahteraan hakim sebagai langkah strategis untuk menjaga independensi peradilan sekaligus mencegah praktik suap.

"Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik, dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok," ujar Prabowo.

Ia secara langsung berpesan kepada Ketua Mahkamah Agung dan seluruh hakim agar menjaga integritas dalam setiap putusan, sebab rakyat, menurutnya, semakin kritis dalam menilai keadilan.

"Hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari. Masyarakat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan," kata Presiden Prabowo.
(BPMI Setpres)

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.