Prabowo Minta Antrean Haji Dipercepat, DPR Sebut Masa Tunggu Masih Perlu Dipangkas

Towa News, Jakarta - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah mencari langkah yang lebih cepat untuk menekan masa tunggu keberangkatan ibadah haji di Indonesia.

Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Presiden bersama Timwas Haji DPR dan jajaran Kementerian Haji dan Umrah di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6).

Menurut Cucun, Presiden menilai upaya pengurangan antrean haji perlu terus dilakukan meskipun pemerintah telah berhasil menurunkan masa tunggu dibanding beberapa tahun sebelumnya.

“Beliau menyampaikan tadi, kalau bisa tolong lebih cepat lagi. Seperti apa skemanya kalau misalkan antrean ini tidak panjang,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal seperti dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Rabu (17/6).

Dalam pertemuan tersebut, Timwas DPR dan Kementerian Haji dan Umrah turut melaporkan pelaksanaan ibadah Haji 1447 Hijriah kepada Presiden.

Cucun menyebut persoalan masa tunggu menjadi salah satu perhatian utama Presiden dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang disebut berhasil memangkas antrean yang sebelumnya berkisar 35 hingga 40 tahun menjadi sekitar 26 tahun.

“Concern beliau yang kami sangat apresiasi tadi itu ingin bagaimana antrean ini, yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun, melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji dan Pak Wamen, semua bekerja, sudah bisa ditekan sampai 26 tahun,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan Presiden meminta pemerintah dan DPR menyiapkan berbagai alternatif agar masa tunggu keberangkatan dapat kembali dipersingkat.

Menurut Irfan, meskipun rata-rata jemaah yang berangkat pada tahun ini telah menunggu sekitar 13 hingga 14 tahun dan batas maksimal antrean berada di angka 26 tahun, Presiden tetap mendorong pencarian solusi baru.

“Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu,” ujar Mochammad Irfan Yusuf seperti dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (17/6).