Towa News, Jakarta - Presiden menegaskan pentingnya reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian krusial dari pembangunan bangsa dalam pertemuan dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).

Kepala negara menyampaikan apresiasi kepada anggota komisi yang bersedia menerima tugas kenegaraan tersebut. Menurutnya, Polri merupakan institusi vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berperan penting dalam menjaga ketertiban di tengah berbagai potensi konflik masyarakat.

"Hukum boleh kita buat yang selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, saya kira tidak mungkin kepastian hukum, the rule of law, itu bisa berjaya, bisa sukses," ujar Presiden dalam arahannya.

Presiden menekankan bahwa keberhasilan sebuah negara bergantung pada tegaknya supremasi hukum (the rule of law) dan kepastian hukum. Ia menilai bahwa meski pembangunan fisik dan ekonomi penting, namun tanpa penegakan hukum yang baik dan adil, suatu negara sulit mencapai kemajuan maksimal.

Para anggota komisi yang hadir terdiri dari berbagai tokoh terkemuka, termasuk dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, beberapa mantan menteri koordinator, dan tokoh-tokoh hukum lainnya. Presiden menyebut mereka sebagai putra terbaik bangsa dari berbagai latar belakang agama, suku, dan pandangan politik.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung perlunya keterwakilan gender dalam komisi tersebut dengan mengusulkan penambahan ahli perempuan.

Komisi ini ditugaskan untuk mengkaji institusi Polri secara komprehensif, baik kelebihan maupun kekurangannya. Kepala Kepolisian RI yang masih aktif turut hadir dalam komisi untuk memfasilitasi akses diskusi dan peninjauan terhadap berbagai aspek kepolisian.

"Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan," jelasnya.

Presiden tidak membatasi masa kerja komisi, namun meminta laporan perkembangan setiap tiga bulan. Ia juga membuka kemungkinan untuk mengkaji institusi-institusi lain yang memerlukan perbaikan, meski Indonesia sudah memiliki berbagai lembaga pengawasan seperti Ombudsman.

Kepala negara menutup arahannya dengan menegaskan kembali bahwa keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada kemampuan menyelenggarakan supremasi hukum dan kepastian hukum yang melahirkan keadilan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.