Towa News, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan nasional dalam satu forum silaturahmi bersama BP Tapera di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Forum ini menjadi wadah penguatan kolaborasi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan sektor swasta untuk mempercepat program hunian rakyat.

Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, pimpinan perbankan, serta ketua-ketua asosiasi pengembang. Sejumlah mitra strategis juga turut hadir, di antaranya CEO Lippo Group James Riady, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial, PT Permodalan Nasional Madani, serta perusahaan-perusahaan yang berkontribusi melalui program CSR perumahan seperti Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, PT Astra International, dan PT Djarum.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa keterlibatan aktif sektor swasta menjadi bukti nyata kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menyediakan hunian layak. "Atas nama negara kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan perumahan rakyat. Dukungan dari sektor swasta menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap upaya negara dalam menyediakan hunian bagi masyarakat semakin kuat," ucap Maruarar seperti dikutip dari laman resmi Kementerian PKP, Selasa (10/3/2026).

CEO Lippo Group James Riady turut menekankan pentingnya sektor perumahan bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial. Menurutnya, sektor ini berpotensi menyumbang 1,5 hingga 2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Perumahan rakyat dapat membantu memutus rantai kemiskinan. Banyak masyarakat yang selama ini tinggal jauh dari tempat kerja dengan fasilitas umum yang terbatas," kata James Riady dalam keterangan yang sama.
 

Sementara itu, perwakilan pengembang Angga Budi Kusuma menyambut positif geliat sektor perumahan tahun ini. "Walaupun tahun 2025 penuh dinamika, kami melihat kinerja Kementerian PKP dan BP Tapera sangat aktif. Kami optimistis dengan kepemimpinan Menteri PKP, sektor perumahan pada tahun 2026 akan bergerak lebih baik," ujarnya sebagaimana dilansir laman resmi Kementerian PKP, Selasa (10/3/2026).

Di sela acara, pemerintah juga menyerahkan bantuan kepada petugas keamanan, pengemudi, dan tenaga kebersihan di lingkungan Kementerian PKP, termasuk pembebasan uang muka bagi yang berminat memiliki rumah subsidi.

Sebagai langkah kebijakan jangka panjang, pemerintah kini tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan guna memperkuat landasan hukum dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di sektor hunian.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.