Towa News, Moskow - Pemerintah Rusia secara resmi memblokir total akses ke aplikasi pesan WhatsApp dan platform video YouTube pada Rabu (12/2/2026), menandai eskalasi baru dalam upaya Kremlin mengendalikan ruang digital di tengah konflik Ukraina yang terus berlangsung.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengonfirmasi pemblokiran tersebut pada Kamis (13/2/2026). Dilansir Al Jazeera, Peskov menyalahkan ketidaksediaan Meta untuk mematuhi norma dan ketentuan hukum Rusia. Langkah ini berdampak pada lebih dari 100 juta pengguna WhatsApp di Rusia, seperti dilaporkan Associated Press.

Domain Hilang dari Sistem DNS Nasional

Regulator internet Rusia, Roskomnadzor, telah menghapus domain "youtube.com" dan "whatsapp.com" dari server Domain Name System (DNS) nasional miliknya.

Dikutip dari UNITED24 Media yang merujuk laporan The Moscow Times, setidaknya 13 sumber daya telah dihapus dari NSDI (National Domain Name System), termasuk Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Windscribe, Apkmirror, Tor, serta lima media: BBC, Current Time, Deutsche Welle, dan Radio Free Europe.

Mikhail Klimarev, direktur Internet Protection Society, menjelaskan kepada BBC Russian Service bahwa internet yang benar-benar berdaulat sedang muncul—yaitu internet Rusia yang tidak seperti yang diterima secara internasional, dilansir UNITED24 Media. Ketika pengguna mencoba mengakses situs yang diblokir, mereka akan menerima pesan bahwa situs tersebut tidak ada.

WhatsApp: Langkah Mundur untuk Keamanan Warga

WhatsApp merespons pemblokiran tersebut dengan pernyataan keras. Dikutip Associated Press, juru bicara WhatsApp mengatakan, "Mencoba mengisolasi lebih dari 100 juta orang dari komunikasi pribadi dan aman adalah langkah mundur dan hanya dapat menyebabkan lebih sedikit keamanan bagi orang-orang di Rusia."

Dilansir Al Jazeera, perusahaan menegaskan bahwa pemerintah Rusia berupaya mengarahkan pengguna ke aplikasi pengawasan milik negara, merujuk pada aplikasi MAX.

Kampanye Mendorong Aplikasi MAX Buatan Negara

Peskov mendesak warga Rusia beralih ke MAX, aplikasi pesan buatan negara yang dikembangkan oleh VK. Dikutip Al Jazeera, Peskov menyatakan, "MAX adalah alternatif yang dapat diakses, sebuah messenger yang berkembang, messenger nasional, dan tersedia di pasar untuk warga sebagai alternatif."

Namun, MAX menuai kritik tajam dari para aktivis dan pakar keamanan siber. Dilansir Al Jazeera, para ahli memperingatkan bahwa MAX, yang secara terbuka menyatakan akan membagikan data pengguna kepada otoritas jika diminta, tidak menggunakan enkripsi end-to-end yang memastikan pesan tetap pribadi pada layanan populer seperti WhatsApp.

Stanislav Seleznev, ahli keamanan siber dan pengacara dari kelompok hak Net Freedom, mengatakan kepada Associated Press bahwa hukum Rusia menganggap platform apa pun di mana pengguna dapat saling berkirim pesan sebagai "penyelenggara penyebaran informasi", yang mengharuskan platform mendaftar ke Roskomnadzor dan memberikan akses FSB (layanan keamanan Rusia) ke akun pengguna untuk pemantauan, dilansir Associated Press.

Telegram Juga Terancam Pembatasan

Roskomnadzor juga mengumumkan pembatasan baru terhadap aplikasi pesan Telegram awal pekan ini, menuduhnya menolak mematuhi hukum. Dikutip ABC News, keputusan ini memicu kritik luas dari para blogger militer yang memperingatkan bahwa Telegram banyak digunakan oleh pasukan Rusia yang bertempur di Ukraina dan pembatasannya akan mengganggu komunikasi militer.

Meski demikian, Telegram masih berfungsi normal. Dilansir Reuters, beberapa ahli mengatakan Telegram adalah target yang lebih sulit dibandingkan WhatsApp.

Riwayat Pembatasan Platform Asing

Sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina pada 2022, pemerintah telah memblokir berbagai platform media sosial asing. Dilansir Associated Press, otoritas Rusia telah membatasi YouTube dan secara metodis meningkatkan pembatasan terhadap platform pesan populer, memblokir Signal dan Viber serta melarang panggilan online di WhatsApp dan Telegram.

Platform seperti Twitter (sekarang X), Facebook, Instagram, Snapchat, dan layanan video call FaceTime milik Apple juga telah diblokir atau dibatasi, seperti dilaporkan CNBC.

Dikutip Reuters, Roskomnadzor pertama kali mulai membatasi WhatsApp pada Agustus 2025, melarang panggilan telepon setelah menuduh platform milik asing tidak mau berbagi informasi dengan penegak hukum dalam kasus penipuan dan "terorisme".

Kritik dari Aktivis HAM

Amnesty International mengecam keras langkah Kremlin. Dikutip Al Jazeera, kelompok tersebut dalam pernyataan pada Selasa mengatakan, "Seperti biasa, otoritas Rusia menggunakan instrumen paling tumpul dalam kotak peralatan represi digital mereka: sensor dan obstruksi dengan kedok melindungi hak dan kepentingan masyarakat."

Sementara itu, dilansir Associated Press, Duma Negara Rusia tengah mempersiapkan amandemen undang-undang komunikasi yang akan memperluas kewenangan FSB untuk menangguhkan komunikasi secara nasional, termasuk akses internet seluler, koneksi broadband tetap, dan layanan telepon.

Opsi Alternatif: VPN Masih Menjadi Jalan Keluar

Meski akses ke platform asing semakin sulit, sebagian warga Rusia masih dapat mengakses WhatsApp dan YouTube menggunakan Virtual Private Network (VPN). Namun, dikutip Associated Press, meskipun masih mungkin untuk menghindari beberapa pembatasan dengan menggunakan layanan VPN, banyak dari mereka juga secara rutin diblokir.

Dilansir Associated Press, sejak Desember 2025, banyak warga Rusia hanya dapat menggunakan WhatsApp dengan VPN dan telah beralih ke aplikasi pesan rival, meskipun beberapa di antaranya juga menghadapi tekanan dari otoritas.

Langkah Rusia ini semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu negara dengan sensor internet paling ketat di dunia, dalam upaya menciptakan infrastruktur komunikasi "berdaulat" yang sepenuhnya berada di bawah kendali negara.

Sumber: Al Jazeera, Associated Press, Reuters, The Moscow Times/UNITED24 Media, ABC News, CNBC, BBC Russian Service

(red/berbagai sumber)

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.