Towa News, Jakarta - Media sosial Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan seruan untuk menarik dana dari bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Seruan ini muncul seiring dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara), yang akan mengelola penghematan anggaran dari Kementerian/Lembaga dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kekhawatiran masyarakat meningkat, mengingat potensi BP Danantara berakhir seperti kasus 1MDB di Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pembentukan Danantara adalah keputusan yang sangat strategis. Menurutnya, Danantara akan memungkinkan perusahaan-perusahaan BUMN menjadi lebih efisien dan transparan melalui kemitraan strategis. "Danantara menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis, karena mereka bisa join venture sehingga bisa membuat perusahaan-perusahaan itu bisa lebih efisien, lebih transparan. Kita bisa lihat dengan jelas dan bagus," ujarnya dalam pidatonya di Indonesia Economic Summit 2025.

Luhut juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan individu-individu berkompeten dalam badan tersebut, yang akan memastikan manajemen profesional dalam pengelolaan aset negara. Ia meminta masyarakat, baik domestik maupun internasional, untuk mendukung dan memberikan waktu bagi Danantara dalam proses konsolidasi. "Saya hanya ingin memohon kepada kita semua, Indonesia, di sini, dan juga orang asing, berikan waktu bagi mereka untuk berkonsolidasi, karena ini bukan solusi yang bisa dilakukan dalam waktu semalam," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemangkasan anggaran dalam tiga tahap, dengan total penghematan mencapai Rp 750 triliun. Dana hasil penghematan ini akan diinvestasikan melalui BP Danantara dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Sisanya kita berarti kita akan punya US$ 20 miliar (Rp 324,3 triliun dengan kurs Rp 16.200) ini tidak akan kita pakai, kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," jelas Prabowo dalam pidatonya pada acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra.

Selain itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan BP Danantara. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut untuk menghindari potensi penyalahgunaan. "Pengawasan dan transparansi adalah kunci dalam memastikan bahwa BP Danantara beroperasi sesuai dengan tujuan awalnya dan menghindari risiko seperti yang terjadi pada kasus 1MDB," ujar Sri Mulyani dalam sebuah wawancara dengan media nasional.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan komitmen terhadap transparansi, diharapkan BP Danantara dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset negara.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.